Media Netizen — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan program yang tengah berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Agus menekankan pentingnya peran strategis tim pengendalian agar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dan transparan. “Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi masalah, khususnya terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Dengan pengawasan terstruktur, program diharapkan berjalan lebih efektif tanpa kendala,” ujarnya.
Pentingnya Digitalisasi dalam Tata Kelola Program
Selain pengawasan lapangan, Agus Jabo juga menyoroti dukungan teknologi digital dalam tata kelola Program Sekolah Rakyat. Ia meminta laporan terkait digitalisasi dan sistem informasi yang kini mulai diterapkan di sejumlah daerah.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa aplikasi pendukung telah dikembangkan untuk mengelola data mulai dari kegiatan belajar, informasi peserta didik, hingga kebutuhan pembelajaran di lapangan. “Kami tengah mendalami data yang terkumpul dan menemukan temuan penting, seperti keberadaan peserta didik penyandang disabilitas serta siswa yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses belajar,” jelas Joko.
Data Sebaran Siswa Sekolah Rakyat
| Kategori | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Siswa Non-Disabilitas | 14.238 |
| Siswa Disabilitas Ringan | 194 |
| Siswa Disabilitas Sedang | 17 |
| Siswa Disabilitas Berat | 24 |
| Siswa dari Keluarga dengan Anggota Disabilitas | 510 |
Apresiasi dan Penekanan Prof. Mohammad Nuh
Prof. Mohammad Nuh memberikan apresiasi atas inovasi digitalisasi dan sistem monitoring yang dikembangkan. Ia menilai langkah ini sangat penting untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. “Saya kagum dengan aplikasi monitoring pengendalian ini. Kepada pengelola, manfaatkan dengan baik. Satgas harus mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar masalah dapat diselesaikan cepat dan tepat,” ujar Prof. Nuh.
Ia juga menekankan agar anggota Satuan Tugas (Satgas) memahami tata kelola serta kondisi sosial di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, Satgas dapat memberikan solusi yang sesuai ketika siswa atau orang tua menghadapi kesulitan.
Peran Rakor dalam Memperkuat Program Sekolah Rakyat
Rakor ini menjadi momentum bagi Kementerian Sosial untuk memperkuat koordinasi antar tim sekaligus menegaskan komitmen dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang inklusif, empatik, dan berkeadilan sosial.
Sampai saat ini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 165 titik di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap kota dan kabupaten memiliki Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.
