Media Netizen — Jakarta – Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pemerintahan harus berjalan dengan prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Pemerintahan Berbasis Artificial Intelligence (AI)” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Lestari menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman komprehensif terkait AI di kalangan masyarakat.
Diskusi AI Pemerintahan Hadirkan Para Ahli
Acara yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong, menghadirkan sejumlah narasumber penting, seperti Aries Kusdaryono selaku Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital di Komdigi, Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial, serta Prof. Marsudi Wahyu Kisworo dari Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, juga turut hadir sebagai peserta diskusi.
AI dan Dampaknya pada Kehidupan Masyarakat
Lestari menuturkan, implementasi AI dalam pemerintahan bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga menyangkut aspek sosial dan politik yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di masa depan.
Menurutnya, “Pemanfaatan AI dalam proses pemerintahan memiliki konsekuensi sosial dan politik, selain peningkatan layanan publik yang diharapkan.” Oleh karena itu, setiap langkah penerapan AI harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan etika yang kuat.
Kedaulatan Digital dan Persiapan Infrastruktur
Wakil Ketua MPR itu menambahkan, kedaulatan digital menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah harus mempersiapkan segala aspek, mulai dari kebijakan etika, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga integrasi data secara matang.
“Kebijakan etika, kesiapan SDM, infrastruktur, dan integrasi data sangat dibutuhkan dalam implementasi AI di Tanah Air,” ujarnya.
Transformasi Digital sebagai Kebutuhan Mendesak
Aries Kusdaryono menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong penerapan AI demi memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor digital yang aman dan melindungi kepentingan publik.
“Sejumlah langkah strategis sudah dilakukan pemerintah, termasuk kesiapan regulasi, dukungan aplikasi, infrastruktur, pusat data, serta transfer teknologi dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikan AI,” jelas Aries.
Dia menambahkan bahwa aspek tata kelola, keamanan, privasi, dan kompetensi SDM menjadi perhatian utama dalam pengembangan AI di lingkungan pemerintahan.
