Media Netizen — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan tegas yang mengguncang situasi di Gaza, Palestina. Dalam sebuah ultimatum resmi, Trump memberikan batas waktu hingga Minggu, 5 Oktober 2025, kepada kelompok Hamas untuk menyetujui 20 poin rencana perdamaian yang diajukan AS.
Ancaman “neraka total” dilontarkan Trump jika Hamas tidak merespons hingga tenggat waktu yang ditentukan. Pernyataan ini menambah ketegangan di tengah konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut.
Ultimatum Trump kepada Hamas
Berdasarkan laporan AFP pada Jumat (3/10/2025), Trump menegaskan bahwa militan Palestina memiliki waktu hingga pukul 18.00 waktu Washington, D.C., pada Minggu malam untuk menerima tawaran perdamaian tersebut. “Jika kesepakatan KESEMPATAN TERAKHIR ini tidak tercapai, NERAKA total, yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan melanda Hamas,” tulis Trump melalui platform media sosial Truth Social.
Trump juga memastikan bahwa pasukan Hamas yang tersisa akan menjadi target operasi militer AS. “Sebagian besar pejuang Hamas terkepung dan terperangkap secara militer, hanya menunggu saya memberi perintah, ‘pergi,’ agar nyawa mereka segera dihabisi. Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa Anda, dan Anda akan diburu, dan dibunuh,” tegasnya.
Imbauan untuk warga Palestina
Selain ancaman kepada Hamas, Trump mengimbau warga Palestina yang tidak bersalah agar segera mengungsi dari daerah yang berisiko menjadi medan pertempuran. Ia menegaskan bahwa warga sipil akan diberikan perlindungan dan bantuan di wilayah Gaza yang lebih aman.
“Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan daerah yang berpotensi menjadi tempat kematian besar di masa depan ini dan menuju wilayah Gaza yang lebih aman. Semua orang akan dirawat dengan baik oleh mereka yang siap membantu,” ujar Trump.
Rincian 20 poin rencana perdamaian
Rencana perdamaian yang disodorkan Trump mencakup beberapa poin penting yang bertujuan mengakhiri konflik di Gaza dan menentukan masa depan wilayah Palestina. Di antaranya:
- Penggulingan Hamas sebagai penguasa Gaza dan pelucutan senjata kelompok tersebut.
- Reformasi terhadap Otoritas Palestina untuk memperbaiki tata kelola wilayah.
- Jaminan dari Israel untuk menghentikan serangan dan tidak melancarkan agresi baru terhadap Qatar sebagai mediator konflik.
- Rencana ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan di Gaza.
- Jaminan keamanan yang dijaga oleh Amerika Serikat dan negara-negara kawasan.
- Pemberian kesempatan bagi warga Palestina yang meninggalkan Gaza untuk kembali tanpa paksaan bagi mereka yang tetap tinggal.
- Pengelolaan Gaza oleh pemerintahan transisi yang inklusif, memberikan pilihan bagi mantan anggota Hamas untuk tinggal dan berpartisipasi atau pindah dengan aman ke negara lain.
- Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan operasi militer setelah kesepakatan tercapai dan menarik diri dari wilayah yang direbut.
- Komitmen Israel untuk tidak menduduki atau mencaplok wilayah Gaza.
- Jaminan kelancaran bantuan kemanusiaan dari lembaga internasional tanpa hambatan dari kedua belah pihak.
Seperti dilansir dari DW pada Selasa (30/9/2025), rencana ini juga mencakup berbagai aspek strategis yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Gaza.
Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina, menambah kompleksitas situasi yang sedang dihadapi.
