Media Netizen — Indonesia telah mengumumkan keberhasilan swasembada pangan, namun kenyataan di dapur rakyat masih penuh tantangan. Harga pangan yang terus bergejolak menunjukkan masalah tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada rantai pasok yang belum sepenuhnya disiplin dan efektif.
Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2025 mencatat kenaikan harga beras hingga 6,15 persen di tingkat penggilingan, 5,56 persen di grosir, dan 4,24 persen di eceran dibandingkan tahun sebelumnya. Harga rata-rata beras di eceran mencapai Rp15.393 per kilogram, meningkat dari bulan sebelumnya. Sementara itu, Badan Pangan Nasional melaporkan Cadangan Beras Pemerintah sekitar 3,9 juta ton, yang cukup hingga Desember 2025.
Harga Pangan dan Tekanan Global
Meskipun neraca beras nasional diproyeksikan mencapai 9,3 juta ton pada 2025, harga pangan di pasar domestik masih mengganggu stabilitas rumah tangga. Di berbagai kota, harga cabai rawit merah pernah menyentuh Rp100.000 per kilogram, sedangkan harga ayam ras pada pertengahan September berkisar Rp38.000 hingga Rp60.000 per kilogram tergantung daerah.
Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat Indeks Harga Pangan Agustus 2025 mencapai 130,1, tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Tekanan harga global ini jelas berdampak pada pasar dalam negeri.
Cadangan dan Tantangan Distribusi
Pemerintah telah meluncurkan berbagai instrumen kebijakan, seperti pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Bulog, program stabilisasi pasokan dan harga, subsidi pupuk dan benih, serta Sistem Resi Gudang untuk mencegah petani menjual panen terlalu cepat. Selain itu, Toko Tani Indonesia Center dan Rumah Pangan Kita berupaya mendekatkan stok pangan ke konsumen.
Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak selaras. Stok beras menumpuk di gudang-gudang di Sulawesi dan Sumatra, sementara harga di Jawa meningkat tajam. Distribusi antar-pulau masih rapuh, menyebabkan harga beras di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa.
Pelajaran dari Pengalaman Negara Lain
Negara-negara seperti Singapura, India, Jepang, dan Tiongkok menunjukkan bahwa cadangan besar bukan jaminan harga stabil tanpa mekanisme pelepasan stok yang disiplin dan digitalisasi distribusi. Singapura mewajibkan importir menjaga stok minimum melalui Food Safety and Security Act. India menggunakan Price Stabilization Fund untuk meredam lonjakan harga. Jepang bahkan melepas stok darurat beras berkali-kali sepanjang 2025. Tiongkok memanfaatkan big data dan satelit cuaca untuk prediksi panen dan pengelolaan stok.
Industri Semen sebagai Cermin Manajemen Rantai Pasok
Industri semen, yang menghadapi kondisi oversupply dan produk bulky, berhasil menjaga stok dengan disiplin melalui buffer operasional dua hingga tiga minggu, pengawasan harian, dan distribusi multimoda dengan rute tetap. Praktik ini bukan hasil regulasi, melainkan manajemen rantai pasok yang ketat dan terorganisir.
Jika industri semen mampu mengelola distribusi produk berat dan besar dengan presisi, tantangan pengelolaan pangan yang lebih vital seharusnya bisa diatasi dengan baik.
Strategi MAKAN: Solusi Menghubungkan Produksi dan Konsumsi
Untuk mengatasi gap antara produksi dan konsumsi, dibutuhkan Strategi MAKAN (Manajemen Rantai Pasok Pangan Nasional). Strategi ini menegaskan pentingnya pengawalan rantai pasok dari hulu hingga rak pasar agar masyarakat dapat makan dengan tenang.
- Control Tower Pangan Nasional: pusat kendali digital terintegrasi yang memantau data harga, stok, cuaca, pupuk, produksi, dan logistik secara real time.
- Sistem Trigger dan Playbook Otomatis: mekanisme otomatis yang memicu pelepasan Cadangan Beras Pemerintah, operasi pasar, dan prioritas distribusi ketika harga beras naik lebih dari 10 persen.
- Minimum Operating Stock: kewajiban Bulog, wholesaler, dan ritel modern menjaga stok minimal harian agar rak tidak kosong, meniru buffer operasional industri semen.
- Pengaktifan kembali Sistem Resi Gudang: dengan insentif agar petani dapat menahan panen dan menjual saat harga stabil.
- Penguatan koridor dingin: untuk hortikultura dan protein guna mengurangi kehilangan hasil segar hingga 20-40 persen selama pengiriman sekaligus menjaga kualitas gizi masyarakat.
Tata Kelola dan Peran Swasta
Badan Pangan Nasional harus memiliki mandat hukum kuat sebagai orkestrator tunggal dengan akses data lintas lembaga dan kewenangan intervensi. Transparansi harga dan stok wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau secara real time.
Perusahaan logistik yang menjaga disiplin stok minimum dapat diberikan insentif seperti keringanan biaya tol laut dan akses kredit berbunga rendah. Subsidi listrik dan pendingin juga dapat mendukung gudang buffer. Dengan pendekatan ini, intervensi pasar dapat berjalan otomatis tanpa tergantung rapat birokrasi.
Swasembada pangan bukan hanya soal angka produksi, tetapi bagaimana memastikan pangan tersedia dan terjangkau di meja rakyat. Strategi MAKAN hadir sebagai kerangka konkret dan tegas untuk mewujudkan hal tersebut melalui orkestrasi rantai pasok yang terintegrasi dan disiplin.
