Media Netizen — Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul telah menapaki perjalanan satu tahun sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam setahun menjalankan tugasnya, Gus Ipul mendapat mandat khusus untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap dianggap bermasalah.
Penunjukan Gus Ipul sebagai Mensos langsung disertai tugas berat dari Prabowo untuk melakukan konsolidasi data bansos. “Saya diminta untuk konsolidasi data. Data ini menjadi sangat penting karena kita tahu beberapa tahun terakhir banyak data-data yang dimunculkan ditenggarai bansos-bansos pemerintah tidak tepat sasaran, termasuk yang melalui Kementerian Sosial,” ujarnya dalam program Jejak Pradana bersama detikcom yang tayang Selasa (7/10/2025).
Instruksi Presiden Perkuat Konsolidasi Data Sosial dan Ekonomi
Perintah dari Presiden Prabowo ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan pentingnya Indonesia memiliki satu data tunggal yang menjadi basis penerima bansos.
“Selama ini tiap kementerian punya data sendiri-sendiri maka itu sekarang dikonsolidasikan dan yang mengelola adalah BPS,” jelas Gus Ipul. Langkah ini menjadi pondasi bagi perbaikan data agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran dan terintegrasi antar lembaga pemerintah.
Kolaborasi dengan BPS dan Lembaga Terkait
Gus Ipul dan jajaran Kementerian Sosial langsung bergerak cepat dengan bekerja sama erat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoreksi dan menyempurnakan data penerima bansos. Selain itu, mereka juga melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta melakukan survei langsung ke lapangan.
“Selama satu tahun ini terus mencoba kita konsolidasi data, kita ingin profil penerima bansos selama ini kita lihat rekeningnya seperti apa. Maka setelah kita ground-check kita ke PPATK juga ke beberapa lembaga lain untuk memastikan mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan bansos,” tutur Gus Ipul.
Data Lama Ungkap 40 Persen Penyaluran Tidak Tepat Sasaran
Dalam proses pemuktahiran data, Gus Ipul menemukan fakta mengejutkan bahwa sekitar 40 persen data penerima bansos yang tercatat sebelumnya tidak tepat sasaran. Kondisi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun sebelum ia menjabat Mensos.
“Adanya seperti itu, apakah pemuktahiran dulu penuh dengan permainan saya tidak tahu, tapi saya perlu tegaskan bukan semua data itu salah. Diperkirakan di tempat kami itu ditenggarai 40 persen yang tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Digitalisasi Sistem dan Peran Masyarakat
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa data penerima bansos terus diperbarui dan masyarakat didorong untuk turut serta melakukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos. Digitalisasi sistem ini diharapkan mampu menghubungkan semua data pemerintah sehingga penyaluran bansos dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Setiap orang bisa mengusulkan untuk menerima atau mendapatkan bansos tapi sistem yang akan memilih dan menolak. Ke depan ini adalah sistem dan sistem digital ini terhubung dengan semua data yang dimiliki pemerintah,” pungkasnya.
Jejak Pradana adalah program yang merekam dedikasi para pejabat dan pelaku pembangunan selama setahun terakhir. Tayangan ini menghadirkan kisah inspiratif dari berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi memajukan negeri. Saksikan terus programnya hanya di detikcom.
