Media Netizen — Pemerintah Israel dan kelompok Hamas kini tengah melangkah menuju tahap awal pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meski rencana tersebut dianggap masih bersifat umum, Rusia menilai bahwa inisiatif tersebut merupakan opsi terbaik yang dapat dipertimbangkan saat ini.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuturkan bahwa dalam 20 poin yang diajukan Trump terdapat kata-kata terkait “kenegaraan”, namun secara keseluruhan rencana itu memang dirancang dengan pendekatan yang umum. “Presiden AS Donald Trump mengusulkan 20 poin yang mengandung kata ‘kenegaraan’. Namun, semua ini dirancang secara umum,” ujar Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today, yang sebagian disiarkan di situs resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Kamis (9/10/2025).
Fokus Rencana pada Jalur Gaza, Tepi Barat Tidak Disinggung
Menurut Lavrov, perdebatan utama dalam rencana itu adalah mengenai masa depan Jalur Gaza, sedangkan wilayah Tepi Barat tidak menjadi bagian pembahasan. Meski demikian, Rusia tetap mengadopsi sikap realistis terhadap rencana tersebut. “Dalam konteks ini, yang dipermasalahkan hanyalah apa yang akan tersisa dari Jalur Gaza. Tidak ada referensi ke Tepi Barat. Namun, kami realistis. Kami memahami bahwa ini adalah yang terbaik yang saat ini ‘dipertimbangkan,'” katanya.
Lavrov juga menyebut bahwa rencana Trump merupakan “pilihan terbaik” dalam hal mendapatkan penerimaan dari negara-negara Arab serta tidak adanya penolakan dari Israel. Posisi Israel dalam hal ini diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Respons Rusia dan Dukungan terhadap Rencana Trump
Kremlin sejak awal menyatakan dukungannya terhadap rencana perdamaian yang dipresentasikan Trump minggu lalu dan berharap agar rencana tersebut dapat segera diimplementasikan. Dalam dua tahun terakhir, Rusia mengkritik operasi militer Israel di Gaza, seiring penguatan hubungan Moskow dengan Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Israel.
Rusia berpegang teguh pada solusi dua negara sebagai jalan keluar satu-satunya untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Rencana yang diajukan Trump juga mencakup peran badan internasional yang dipimpin oleh Trump sendiri, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, untuk mengelola pemerintahan pascaperang di Gaza.
Respons Negara Arab dan Israel terhadap Rencana Perdamaian
Negara-negara Arab yang mendukung rencana itu menegaskan bahwa inisiatif tersebut harus mengarah pada kemerdekaan negara Palestina. Namun, sikap resmi Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa kemerdekaan tersebut tidak akan pernah terwujud.
Sementara itu, ketegangan masih berlangsung di wilayah tersebut, dengan Hamas mengajukan tuntutan pertukaran sandera, yang menjadi salah satu kendala dalam proses perdamaian.
