Media Netizen — Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10) menyimpan cerita menarik terkait dana daerah. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengapresiasi sikap Pramono yang tak banyak mengeluhkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta.
Kedua pejabat tinggi ini membahas secara intens mengenai alokasi dana daerah yang mengalami pemangkasan. Purbaya tiba di Balai Kota pukul 08.01 WIB dan langsung melakukan dialog dengan Pramono yang berjalan hampir satu jam.
Sikap Pramono yang Tenang Meski Dana Dipotong
Menkeu Purbaya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur DKI yang menurutnya tidak banyak protes meskipun dana bagi hasil Jakarta dipotong besar-besaran, yakni hampir Rp 20 triliun. “Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Purbaya dengan nada bercanda.
Menurut Purbaya, pemotongan DBH tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Namun, ia berjanji akan mengembalikan dana tersebut apabila perekonomian mulai pulih.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelasnya.
Janji Pengembalian Dana Jika Ekonomi Membaik
Purbaya menambahkan, jika kondisi ekonomi membaik, pemerintah pusat akan berbalik memberikan alokasi dana lebih banyak lagi kepada daerah. Evaluasi akan dilakukan pada triwulan kedua 2026 dengan syarat pengelolaan belanja daerah tetap terkontrol.
“Saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun. Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” tambahnya.
Pramono Setujui Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menyesuaikan APBD dari sebelumnya Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun mengikuti kebijakan fiskal pemerintah pusat terkait DBH. Ia menyatakan pemprov tidak mempermasalahkan pemotongan tersebut.
“Hari ini kami bertemu, berdiskusi hampir satu jam. Yang pertama, berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH,” ujar Pramono.
Selain itu, Pramono meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan creative financing seperti Jakarta Collaboration Fund dan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan.
Usulan Pemanfaatan Dana Rp 200 Triliun untuk BUMD DKI
Pramono juga mengajukan permohonan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta bisa memanfaatkan dana sebesar Rp 200 triliun yang dialirkan pemerintah pusat ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengembangan BUMD di DKI.
Purbaya Tawarkan Penambahan Dana untuk Bank Jakarta
Dalam kesempatan itu, Purbaya mengungkapkan niatnya untuk menambah alokasi dana pemerintah ke Bank Jakarta. Saat ini, pemerintah sudah menyimpan dana Rp 200 triliun di bank Himbara.
“Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ujar Purbaya.
Ia juga memastikan Bank Jakarta mampu menyerap dana tersebut setelah berdiskusi dengan Gubernur Pramono.
“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, ‘apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh gak bisa nyalurkan’, ‘kata Pak Gubernur bisa’,” imbuhnya.
Rencana Penerapan Strategi Serupa di Jawa Timur
Purbaya menjelaskan rencananya untuk menerapkan strategi serupa pada Bank Jakarta dan satu bank lainnya di Jawa Timur. Ia memperkirakan jumlah dana tambahan yang akan disalurkan sekitar Rp 10 hingga Rp 20 triliun.
“Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” tutup Purbaya.
