Media Netizen — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan pertama Tahun Sidang 2025-2026. Salah satunya adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjadi fokus pengawasan legislatif.
Pidato tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Dalam sambutannya, Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR diarahkan pada berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat luas.
Isu-isu Pengawasan DPR RI
Menurut Puan, beberapa isu penting yang menjadi perhatian DPR antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak. Selain itu, DPR juga mengawasi mitigasi dan penanganan bencana alam seperti banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah.
“Antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah,” ujar Puan.
Pengawasan Evaluasi Program dan Kebijakan Ekonomi
Puan juga menyebut DPR melakukan pengawasan terkait evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online. Selain itu, penyelesaian konflik agraria dan penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM menjadi sorotan.
Lebih lanjut, Puan menyinggung kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta dan kenaikan harga beras. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam daftar prioritas pengawasan DPR.
“(Lalu) penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelasnya.
Selain itu, DPR mengawasi penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat. Penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan juga menjadi fokus pengawasan.
“Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat, serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” tambah Puan.
Seruan Tindak Lanjut Pemerintah
Puan menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut telah menjadi pembahasan intensif DPR. Ia mengingatkan agar pemerintah menindaklanjuti hasil rapat-rapat kerja dengan Dewan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” ujar Puan menutup pidatonya.
