Media Netizen — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya penandatanganan kontrak kerja bagi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) paling lambat pada 10 Oktober 2025. Langkah ini menjadi kunci agar seluruh petugas lapangan dapat segera memulai tugas menjaga kebersihan dan ketertiban di ibukota tanpa hambatan administratif.
Selain kontrak PPSU, Pramono juga mengungkapkan bahwa penandatanganan kontrak untuk rekrutmen petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan menyusul dalam waktu dekat. Ia menegaskan, semua proses administrasi tersebut harus selesai dalam tahun ini.
Prioritas Penyelesaian Kontrak PPSU
“Untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani. Kemudian untuk Damkar segera ditandatangani, sehingga semuanya harus selesai di tahun ini,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Rabu (8/10/2025).
Pramono menegaskan bahwa penyelesaian administrasi dan kontrak kerja PPSU menjadi prioritas utama pemerintah provinsi demi kelancaran operasional para pekerja lapangan. Ia menambahkan bahwa seluruh tenaga kebersihan, termasuk yang dikenal sebagai pasukan putih, harus segera menjalankan tugasnya tanpa hambatan birokrasi.
Anggaran dan Evaluasi Program Lapangan
Meskipun ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta tengah diperketat akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pramono memastikan keberlangsungan program PPSU tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa petugas lapangan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.
“Semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya,” ujarnya menegaskan kembali.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program berbasis tenaga lapangan agar tetap efisien dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk KJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung,” jelas Pramono.
