Media Netizen — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya inovasi dan kreativitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mencari sumber pendanaan baru. Hal ini menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta sebesar Rp 15 triliun dari pemerintah pusat.
Menurut Pramono, era penggunaan dana besar tanpa pengawasan ketat sudah berakhir. Kini, setiap pengelolaan anggaran BUMD akan diawasi secara khusus agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Potongan DBH Jadi Tantangan Serius
Pramono mengakui pemotongan DBH untuk Jakarta memang sangat besar dibanding daerah lain. Namun, ia menekankan bahwa kondisi ini bukan halangan untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Ini bukan hanya dialami Jakarta, tapi seluruh daerah mengalami hal serupa. Memang potongan Jakarta paling besar, dan ini menjadi tantangan bagi saya dan Wakil Gubernur untuk tetap mencapai target dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
BUMD Didorong Jalin Kemitraan Strategis
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pramono mendorong BUMD agar lebih kreatif dan aktif mencari mitra dalam menjalankan program-programnya. Ia mencontohkan proyek interkoneksi di Dukuh Atas yang telah disetujui, akan tetap dibangun tanpa menggunakan dana APBD, melainkan melalui kemitraan atau skema lainnya.
“Kami mendorong BUMD dan pihak terkait untuk membangun dengan mekanisme partnership, sehingga program tetap berjalan tanpa membebani APBD,” katanya.
Subsidi Transportasi Tetap Jadi Prioritas
Pemprov DKI selama ini telah memberikan subsidi besar pada sektor transportasi umum, seperti tarif Transjakarta yang hanya Rp 3.500 per orang, sementara subsidi mencapai hampir Rp 15.000 per penumpang.
“Tentu harus ada upaya menutupi biaya tersebut agar program tetap berkelanjutan,” tegas Pramono. Ia juga memastikan program prioritas untuk warga kurang mampu tidak akan terganggu meskipun terjadi pengurangan anggaran.
APBD DKI 2026 Turun Jadi Rp 79 Triliun
Sebelumnya, Pramono mengungkap bahwa APBD DKI Jakarta yang awalnya sebesar Rp 95 triliun akan berkurang menjadi Rp 79 triliun akibat pemotongan DBH hampir Rp 15 triliun dari pemerintah pusat.
“Pemotongan ini menjadi tantangan berat, sehingga kami perlu melakukan realokasi serta efisiensi anggaran agar program pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
