Media Netizen — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pidato penuh makna dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-80 DPR RI. Dalam kesempatan ini, Puan mengajak seluruh anggota dewan untuk berani menerima kritik dan lebih sibuk membicarakan kepentingan rakyat dibandingkan urusan internal.
Pidato yang disampaikan Kamis (2/10/2025) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pernyataan Puan dianggap mencerminkan kerendahan hati sekaligus refleksi penting tentang peran legislatif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Kerja Nyata Sebagai Jawaban Kritik
Puan menegaskan bahwa anggota DPR harus berani menjawab kritik masyarakat, baik yang disampaikan secara halus maupun keras, dengan membuktikan kerja nyata. Ia mengingatkan agar anggota DPR selalu mawas diri dan berkomitmen tinggi dalam meningkatkan dedikasi demi tumbuh dan mengakar harapan rakyat.
“DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya,” tegas cucu Bung Karno itu dalam laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025.
Fokus Membicarakan Rakyat, Bukan Diri Sendiri
Puan juga menegaskan bahwa anggota dewan seharusnya lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan sebaliknya. Ia mengingatkan bahwa wakil rakyat wajib menyediakan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugasnya.
“Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita, apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri,” ujar Puan.
Permintaan Maaf dan Komitmen Transformasi
Dalam pidatonya, Puan juga menyampaikan permintaan maaf atas kinerja DPR selama satu tahun masa jabatan yang dianggap belum sempurna. Permintaan maaf ini menjadi langkah langka dalam tradisi politik Indonesia, sekaligus menunjukkan kesediaan DPR mengakui kekurangan.
“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami secara sempurna,” ucap Puan.
Ia menambahkan bahwa setiap kritik dan masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki diri dan melakukan transformasi yang lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat.
Respon Akademisi Soal Pidato Puan
Hairunnas, Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, menilai pernyataan Puan sebagai refleksi penting mengenai fungsi DPR yang idealnya fokus pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa DPR harus menghidupkan kembali fungsi deliberatif dengan keterbukaan, seperti mengadakan forum konsultasi publik sebelum kebijakan dibuat.
Menurut Hairunnas, permintaan maaf DPR merupakan langkah positif dalam komunikasi politik, menunjukkan kesediaan mengakui kekurangan. Namun, publik tentu menunggu bukti nyata dan pembaruan cara kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Tantangan DPR di Hadapan Publik
Hairunnas menyoroti bahwa DPR seringkali lebih sibuk dengan agenda elektoral dan perdebatan internal daripada memprioritaskan kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa jika DPR ingin menempatkan rakyat sebagai pusat pembahasan, maka agenda pro-rakyat harus didahulukan di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Dari rapat paripurna kemarin dapat dibaca dari dua sisi: ada pesan keterbukaan dan kerendahan hati yang patut diapresiasi, namun kritik membangun mengatakan hal itu belum cukup jika hanya berhenti di podium,” ujarnya.
Hairunnas menyimpulkan, legitimasi DPR akan ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan tugas dan bukan sekadar kata-kata. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan janji belaka.
