Media Netizen — Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 15 triliun, menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya anggaran program sosial yang menyentuh masyarakat bawah. Namun, Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, memastikan bahwa pemotongan dana tersebut tidak akan mengganggu program kesejahteraan publik.
Chico menjelaskan bahwa saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah melakukan kajian guna mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. “Bappeda masih harus mengolah lagi. Belum ada keputusan final, tapi yang pasti diingatkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Penurunan APBD Jakarta dan Strategi Mengatasi Pemotongan DBH
Akibat pemotongan DBH, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta turun signifikan dari Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun. Meski demikian, Pemprov Jakarta berkomitmen mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan mencari solusi kreatif untuk mengisi kekurangan anggaran tersebut.
“Kalau itu sudah menjadi keputusan pusat, pasti kita harus jalankan dan kita tetap optimis. Jakarta ini banyak ruang yang bisa diisi oleh swasta, seperti creative financing, pendanaan kreatif melalui kerjasama dan investasi,” jelas Chico.
Arahan Gubernur Jakarta untuk Pertahankan Program Sosial
Chico juga menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah memberi arahan tegas agar program-program sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak dipangkas anggarannya. Bahkan, jika memungkinkan, alokasi dana untuk program tersebut bisa ditambah.
“Pak Gubernur mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya KJMU dan KJP tetap tidak boleh dipangkas dan justru ditambah jika memang ada kebutuhan,” kata Chico.
