Media Netizen — Manila bergemuruh dengan unjuk rasa besar yang menuntut pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr pada September lalu. Di tengah situasi genting ini, Panglima Militer Filipina, Jenderal Romeo Brawner, menyatakan tegas penolakannya terhadap seruan agar militer menggulingkan sang presiden.
Brawner mengungkapkan bahwa sejumlah pensiunan perwira militer mencoba menghubungi dirinya dan sejumlah perwira muda untuk mengajak melakukan intervensi militer. Namun, ia menolak keras, menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina tetap setia pada konstitusi.
Seruan Kudeta dari Pensiunan Perwira
Menurut laporan AFP, Jumat (3/10/2025), sejumlah pensiunan perwira bahkan mengusulkan pembentukan junta militer sebagai solusi atas skandal korupsi besar terkait proyek pengendalian banjir yang merugikan negara miliaran dolar AS. Mereka berharap militer dapat menarik dukungan dari Presiden Marcos Jr atau mengambil alih pemerintahan.
“Beberapa dari mereka berkata bahwa mungkin kami harus menarik dukungan kami untuk presiden,” ujar Brawner dalam sebuah forum media. Ia juga menyebut bahwa ada upaya perekrutan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, termasuk mengontak para komandan dan dirinya sendiri.
Militer Tegaskan Dukungan pada Konstitusi
Dalam pertemuan dengan beberapa pensiunan perwira yang dipimpin mantan Jenderal Romei Poquiz, seorang pengkritik vokal Marcos, Brawner menerima keluhan mereka, terutama soal dugaan korupsi dalam pemerintahan. Namun, mereka tidak menyebutkan siapa calon pengganti presiden yang mereka anggap layak.
Panglima militer menegaskan, “Kami sangat jelas dalam mandat kami, institusi militer solid dalam mendukung Konstitusi Filipina.” Ia juga memastikan bahwa semua informasi terkait upaya konspirasi dan perekrutan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Marcos Jr.
Demo Antikorupsi Picu Ketegangan di Manila
Aksi protes yang berlangsung pada 21 September lalu dipicu oleh kasus korupsi fiktif dalam proyek pengendalian banjir, yang menjadi sorotan publik karena merugikan negara dalam jumlah besar. Dalam demonstrasi tersebut, sejumlah poster dan pidato memang menyerukan agar militer mengambil alih pemerintahan.
Namun, sikap resmi dari pimpinan militer menegaskan bahwa institusi tersebut tidak akan ikut campur dalam politik dengan cara mengintervensi pemerintahan yang sah.
