Media Netizen — Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 63 orang mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyuarakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua gedung pesantren di Indonesia sebagai langkah pencegahan kejadian serupa.
Menurut Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kelayakan bangunan pesantren, bahkan seluruh fasilitas umum lain, agar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. “Dengan peristiwa ini, sebenarnya pemerintah harus mengevaluasi semua bentuk gedung-gedung, tidak hanya pesantren, tetapi juga bangunan-bangunan yang mana yang layak, mana yang kurang, karena ini sudah ada standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pesantren,” ujarnya saat ditemui di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Keprihatinan MUI dan Harapan untuk Pencegahan
Amirsyah mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa para santri tersebut. Ia berharap tragedi ini tidak terulang dan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
“Saya sangat terharu dan prihatin dengan peristiwa ini, terlebih saat kejadian berlangsung saat suasana shalat. Semoga para korban meninggal mendapat husnul khatimah,” ujar Amirsyah.
Pentingnya Pengawasan dan Pembinaan Pesantren
MUI menyoroti kebutuhan pengawasan yang lebih ketat terhadap pesantren yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 ribu di seluruh Indonesia. Menurut Amirsyah, Kementerian Agama (Kemenag) perlu menginisiasi struktur birokrasi khusus untuk mengawasi dan membina lembaga pendidikan tersebut.
“Dari peristiwa di Sidoarjo ini, kita dapat mengambil pelajaran penting. Kemenag harus membina dan mengawasi pesantren secara serius karena pengawasan atas ribuan lembaga ini tidak sederhana,” katanya.
Ia turut menyarankan pembentukan direktorat khusus kepesantrenan guna memperbaiki tata kelola dan pengawasan pesantren di Indonesia.
Kolaborasi Multisektoral untuk Perbaikan Pesantren
Amirsyah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal perbaikan tata kelola gedung pesantren. Ia menggunakan istilah ABGCM sebagai singkatan dari akademisi, businessman (wirausaha), government (pemerintah), community (masyarakat), dan media sebagai pihak-pihak yang harus berkolaborasi.
“Lembaga pendidikan seperti pesantren sangat menentukan masa depan bangsa, oleh karena itu semua pihak harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi gedung dan tata kelolanya,” jelasnya.
Pemerintah Siapkan Hotline Aduan Bangunan Pesantren Rawan Ambruk
Menanggapi insiden ini, pemerintah berencana membuka layanan hotline untuk masyarakat melaporkan kondisi bangunan sekolah, khususnya pesantren yang rawan ambruk. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan, hotline ini akan memudahkan proses pengecekan dan penanganan masalah bangunan.
“Kami akan segera mempublikasikan nomor hotline, agar masyarakat dan pesantren yang merasa bangunannya rawan bisa langsung berkonsultasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa.
Layanan ini diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mengidentifikasi dan menanggulangi risiko bangunan, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.
