Media Netizen — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, terlihat hadir di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang, 3 Oktober 2025. Kedatangan Gus Irfan ini menjadi sorotan karena dinilai strategis dalam upaya pengawasan dan peningkatan integritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menurut pantauan di lokasi, Gus Irfan tiba di KPK sekitar pukul 13.47 WIB didampingi oleh sejumlah staf. Meski belum memberikan pernyataan resmi saat itu, kehadirannya mendapat perhatian dari media dan publik yang ingin mengetahui maksud audiensi tersebut.
Agenda Audiensi untuk Pencegahan Korupsi
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Haji dan Umrah ini merupakan bagian dari audiensi yang digelar dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi. Budi menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.
“Siang ini, KPK menerima audiensi dari Kementerian Haji dan Umrah dalam kerangka pencegahan korupsi,” ujar Budi.
KPK Dukung Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Haji
Budi menambahkan, KPK tidak hanya berperan dalam penindakan korupsi tetapi juga aktif melakukan pencegahan melalui kajian-kajian sistemik. Salah satu fokusnya adalah mendeteksi titik rawan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Budi, pendekatan ganda antara penindakan dan pencegahan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya untuk ibadah haji yang melibatkan banyak aspek administratif dan keuangan.
“KPK berharap melalui kedua pendekatan tersebut, penindakan dan pencegahan, menjadi pemantik bagi perbaikan salah satu pelayanan publik ini,” tuturnya.
Sinergi untuk Wujudkan Good Governance
Selain itu, KPK membuka ruang kolaborasi dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini tak terkecuali dalam mendukung prinsip good governance dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“KPK juga selalu terbuka dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi salah satunya untuk mendukung perwujudan good governance,” pungkas Budi.
