Media Netizen — Pemerintah terus menggenjot pengembangan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau yang dikenal sebagai Bansos Digital, yang saat ini tengah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Inovasi ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok desa yang selama ini sulit dijangkau.
Seperti yang terlihat di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, kawasan yang terletak di kaki pegunungan Ijen. Ratusan warga kurang mampu di daerah tersebut tengah didata secara digital untuk memastikan program bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran dengan Pendataan Digital
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi penerimanya. “Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujarnya pada Kamis (2/10/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa selama ini pemerintah sudah menyalurkan banyak program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun tak jarang bantuan tersebut kurang tepat sasaran. Dengan hadirnya Bansos Digital, warga yang berhak dapat mengajukan bantuan secara mandiri sekaligus mengajukan keberatan jika merasa layak namun belum menerima bantuan. “Tanpa perlu menghadap siapapun, cukup pencet handphone,” tambahnya.
Integrasi Data untuk Kesejahteraan Berkelanjutan
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa Bansos Digital tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mengintegrasikan seluruh data penerima untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Luhut, penerima bantuan akan dipantau secara berkala guna meningkatkan taraf hidup mereka. Bantuan yang diberikan mencakup program dana pendidikan untuk anak, permodalan usaha, dan berbagai kebutuhan lainnya. “Tidak selamanya menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” tegasnya.
Program ini merupakan inisiatif substantif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tepat sasaran dan terintegrasi. “Pak Prabowo ingin kemiskinan ini bisa diselesaikan,” harap Luhut.
Keterlibatan Lintas Kementerian dan Lembaga Negara
Program Bansos Digital melibatkan tidak hanya Kementerian Sosial, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga tinggi negara. Sebanyak 20 instansi terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan program ini, memperkuat sinergi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan lebih dari 3.000 agen untuk mempercepat pendataan. Selain pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator desa, kepala dinas, camat, lurah atau kepala desa, serta kader dasawisma juga turut berperan aktif.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Ipuk.
Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan Kementerian dan Lembaga
Setelah meninjau proses pendataan, para pimpinan kementerian dan lembaga negara menggelar rapat koordinasi. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian A Ruddyard, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaga negara seperti Dewan Ekonomi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri juga ikut ambil bagian dalam rapat tersebut.
