Media Netizen — Kementerian Sosial kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui tiga mandat utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan target tersebut.
Dalam pertemuan audiensi bersama Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/10/2025), Gus Ipul menguraikan tiga mandat prioritas Presiden yang harus dijalankan secara simultan.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional jadi Landasan Program
Mandat pertama terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini menjadi acuan utama seluruh program bantuan dan pemberdayaan sosial demi memastikan penyaluran tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan, setiap kepala daerah wajib menggunakan data ini sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial.
“DTSEN dikelola oleh BPS, bukan Kemensos. Maka koordinasi dengan BPS menjadi kunci agar data senantiasa akurat dan mutakhir,” ujarnya. Pemutakhiran data dilakukan minimal setiap tiga bulan melalui dua jalur: jalur formal melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan dan jalur partisipatif masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos.
Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran dengan Digitalisasi
Data yang dinamis seperti kelahiran, kematian, perpindahan, serta perubahan status sosial harus segera diperbaharui agar penyaluran bantuan sosial tidak salah sasaran. Untuk itu, Kemensos bekerjasama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengembangkan portal digital yang memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri dan sistem yang akan menentukan kelayakan penerima bansos secara otomatis.
“Sistem ini terkoneksi dengan seluruh database pemerintah sehingga proses seleksi bansos menjadi transparan dan akurat,” jelas Gus Ipul. Ia juga mengajak pemerintah daerah aktif mengawal pemutakhiran DTSEN agar program sosial tepat guna dan tepat manfaat.
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan
Mandat ketiga menyoroti program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari empat juta anak usia sekolah saat ini belum bersekolah, putus sekolah, atau rawan putus sekolah, sehingga program ini menjadi fokus penting pemerintah.
Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai program sosial lain. Orang tua siswa akan menerima program pemberdayaan, bantuan rumah, serta keanggotaan di koperasi yang menyediakan paket sembako. Selain itu, seluruh keluarga siswa mendapatkan bantuan PBI-JKN dan anak-anak disediakan makanan bergizi gratis tiga kali sehari sebagai bagian dari program Presiden.
“Ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu yang memuliakan wong cilik agar tidak tertinggal dalam pembangunan,” kata Gus Ipul.
Perkembangan Sekolah Rakyat di Daerah
Sebagai contoh, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan dengan 75 siswa dan sedang mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sementara itu, Gus Ipul mendorong Pemerintah Kota Sukabumi segera mengajukan bangunan dan lahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program ini.
