Media Netizen — Kementerian Sosial mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk bersinergi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai fondasi utama dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. “Mari kita mulai bekerja dengan data yang sama dulu,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/10/2025).
Peran Data Akurat dalam Program Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menjelaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada data yang akurat dan up-to-date. Oleh karena itu, DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) perlu terus diperbarui dengan dukungan aktif dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga kabupaten/kota dan provinsi.
“Perlu partisipasi RT, RW, desa, kelurahan, kabupaten/kota, akhirnya juga nanti ke provinsi,” terang Gus Ipul. Data yang dikumpulkan secara bertahap akan melalui proses verifikasi, validasi, dan peringkat sehingga pemerintah dapat menentukan sasaran program dengan tepat.
“Hari ini alhamdulillah kita mulai dengan Kaltim, dengan kabupaten/kota. Kita sudah ada koordinasi sebelumnya. Kita ingin mari kita implementasikan dan konsisten dengan proses bisnis yang telah kita tawarkan dan buat bersama-sama,” tambahnya.
Apresiasi untuk Kinerja Pemprov Kaltim
Mensos juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov Kaltim yang dianggap cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Gus Ipul mengingatkan agar perhatian khusus diberikan kepada warga yang belum merasakan manfaat pembangunan agar kesejahteraannya meningkat.
“Salah satunya tentu lewat Sekolah Rakyat. Karena masih banyak anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia yang tidak sekolah,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa sejumlah anak berpotensi putus sekolah atau belum pernah bersekolah.
Gus Ipul bersyukur telah ada tiga titik Sekolah Rakyat di Samarinda yang menjadi bagian dari program tersebut.
Respons Positif dari Pemerintah Daerah
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyambut baik langkah ini dan menyebut Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata dukungan pemerintah pusat terhadap program sosial di daerah. “Ini menjadi suatu kehormatan bagi Kaltim,” ujar Seno.
Seno juga mengutip laporan BPS mengenai kolaborasi program antara pemerintah pusat dan provinsi dalam menyediakan pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga jenjang S3. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah dari sebelumnya 9 tahun menjadi 10,6% pada 2025.
“Angka partisipasi sekolah 10,6%. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat dan provinsi bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita,” jelas Seno. Ia menilai program ini luar biasa dan membawa dampak positif.
Penurunan Angka Kemiskinan dan Dukungan bagi Kelompok Rentan
Melalui sinergi antara inisiatif daerah dan Kemensos, Seno berharap masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat mendapatkan layanan yang lebih baik. Ia mencatat angka kemiskinan Kaltim yang turun dari 6% pada 2024 menjadi 5,17% pada 2025.
“Turun kurang lebih 1%. Ini upaya luar biasa,” ujarnya. Seno juga mengapresiasi dedikasi para pendamping sosial, pekerja sosial, dan pilar sosial yang berperan penting dalam pencapaian tersebut.
“Tugas mereka tidak mudah, tapi sangat mulia. Pemprov akan terus mendukung peningkatan kapasitas pegawai dan pejuang sosial di lapangan,” tambahnya.
Semangat Sekolah Rakyat Terintegrasi di Samarinda
Dalam kesempatan ini, para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda menghibur tamu undangan dengan pertunjukan tari, paduan suara, dan pembacaan puisi. SRT 24 memiliki 96 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar, terdiri atas 48 siswa SMP dan 48 siswa SMA.
