Media Netizen — Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, secara resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh Ketua Umum Muhammad Mardiono. Penandatanganan SK ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi dokumen administrasi yang lengkap.
“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” ujar Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Ia menambahkan bahwa penyerahan SK tersebut diserahkan kepada pihak terkait di Kemenkumham untuk proses selanjutnya.
Verifikasi Dokumen dan Administrasi
Supratman menjelaskan bahwa kepengurusan yang diajukan Mardiono telah didaftarkan secara resmi pada 30 September 2025. Tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen yang diajukan, terutama mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX yang diselenggarakan di Makassar, tanpa ada perubahan signifikan.
“Kami lakukan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan teman-teman di Dirjen AHU, berdasarkan AD/ART hasil Muktamar ke-IX di Makassar, dan itu tidak berubah,” jelas Supratman.
Muktamar X Pilih Mardiono Secara Aklamasi
Pada Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9), Muhammad Mardiono kembali terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Amir Usmara, pimpinan sidang muktamar, mengumumkan hasil pemilihan tersebut di hadapan peserta.
“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Amir.
Sebelumnya, Muktamar X sempat diwarnai keributan, namun akhirnya 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sepakat menggelar pemilihan dan menunjuk Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.
“Kami sudah sepakat dengan seluruh DPW, dan akhirnya kita ketuk palu untuk menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi. Kini beliau diberi kesempatan menyusun kepengurusan bersama 8 formatur yang terdiri atas 5 DPW dan 3 DPP,” tambah Amir.
