Media Netizen — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas minimnya protes terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar hampir Rp 20 triliun. Pernyataan ini disampaikannya usai pertemuan di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya bahkan menyampaikan secara candaan bahwa dana bagi hasil Jakarta masih berpotensi dipotong kembali. “Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujarnya.
Janji Pengembalian Dana Jika Ekonomi Membaik
Purbaya menegaskan bahwa dana yang dipotong tersebut akan dikembalikan ke daerah-daerah apabila kondisi perekonomian nasional membaik. Ia menyatakan akan memantau perkembangan pendapatan negara pada tahun berikutnya.
“Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun,” katanya.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pada triwulan kedua 2026 pihaknya akan menghitung ulang pendapatan negara. Jika terdapat kelebihan penerimaan, dana tersebut akan didistribusikan kembali ke daerah.
“Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun,” imbuhnya. “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” tambah Purbaya.
Rencana Penyaluran Dana Melalui Bank Jakarta
Selain itu, Purbaya mengungkapkan rencananya untuk menyalurkan dana pemerintah melalui Bank Jakarta. Saat ini, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di Bank Himbara.
“Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ujarnya.
Purbaya juga memastikan bahwa penyaluran dana ke Bank Jakarta dapat terserap dengan baik. “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, ‘apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh nggak bisa nyalurkan’, ‘kata Pak Gubernur bisa’,” tambahnya.
Menkeu berencana menerapkan strategi serupa di Bank Jakarta dan kemungkinan satu bank lagi di Jawa Timur. Menurutnya, penambahan dana sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun dapat membantu penyaluran dana ke UMKM dan sektor industri di Jakarta maupun daerah lain.
“Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta, dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp 10 triliun Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” pungkasnya.
