Media Netizen — Kasus keracunan siswa akibat menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan serius. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan agar perkembangan kasus keracunan ini diumumkan setiap hari, mirip dengan pola pelaporan korban meninggal saat pandemi Covid-19 lima tahun lalu.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pengawasan yang ketat diperlukan untuk menangani situasi yang makin marak ini. “Kami ingin melakukan standardisasi laporan dan angka-angka terkait kasus keracunan,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Update Harian Terintegrasi dari Puskesmas hingga Dinas Kesehatan
Budi menjelaskan, data kasus keracunan MBG akan dikumpulkan secara terintegrasi melalui puskesmas dan dinas kesehatan di seluruh daerah. “Kita sudah sepakat menggunakan sistem laporan yang sudah ada untuk keracunan pangan, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, hingga Kemenkes,” tambahnya.
Angka-angka ini nantinya akan dikonsolidasikan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Kemenkes berencana menginformasikan update kasus secara massal melalui badan komunikasi pemerintah agar masyarakat mendapat informasi terkini.
“Angka-angka tersebut akan kami sampaikan setiap hari, mingguan, dan bulanan. Semoga kita bisa koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, seperti saat Covid dulu,” kata Budi.
Standarisasi Ketat untuk Dapur MBG
Menindaklanjuti kasus ini, Kemenkes bersama BGN menetapkan aturan baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG wajib memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risiko.
Budi menegaskan, “Kami juga mewajibkan sertifikasi layak higiene dan sanitasi, serta sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini akan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar kualitasnya terjamin.”
Kerja sama antara Kemenkes, BPOM, dan BGN bertujuan mempercepat proses sertifikasi dengan biaya terjangkau dan kualitas yang baik.
Program MBG Tetap Berjalan Meski Ada Kasus Keracunan
Meski sejumlah daerah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karena kasus keracunan MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjalan. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, “Saya diperintahkan Pak Presiden untuk mempercepat program ini karena banyak anak dan orang tua yang menantikan makan bergizi gratis.”
Namun, SPPG yang bermasalah sudah disetop sementara untuk investigasi dan evaluasi. “Kami hentikan sementara SPPG yang bermasalah agar bisa dianalisis secara mendalam dan menjaga kehati-hatian,” ujar Dadan.
