Media Netizen — Jakarta – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, mengungkapkan langkah strategis yang tengah dijalankan untuk mendorong pemerintah daerah aktif mengendalikan penduduk. Dalam program Jejak Pradana bersama detikcom, Wihaji menyampaikan bagaimana pemerintah pusat menggandeng kepala daerah agar terlibat langsung dalam program pengendalian kependudukan.
Menurut Wihaji, kunci keberhasilan pengendalian penduduk terletak pada keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki wilayah administratif di 514 kabupaten dan kota. “Pertama, dalam konteks pengendalian penduduk dan membangun peta jalan pembangunan kependudukan, hari ini PR saya adalah bagaimana memastikan keterlibatan pemerintah daerah,” ujarnya pada Rabu (8/10/2025).
Integrasi Peta Jalan Kependudukan dalam RPJMD Daerah
Wihaji menjelaskan bahwa peta jalan pembangunan kependudukan harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, kepala daerah wajib menjalankan indikator pembangunan kependudukan sebagai bagian dari target pembangunan lima tahunan di daerahnya.
“Harapannya, peta jalan ini menjadi salah satu rencana jangka menengah dalam RPJMD Pemda selama lima tahun ke depan. Jika dimasukkan dalam RPJMD, maka indikator yang harus dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan pembangunan kependudukan bisa terakomodasi secara menyeluruh,” jelas mantan Bupati Batang ini.
Insentif Besar untuk Pemda yang Aktif Kendalikan Penduduk
Upaya melibatkan kepala daerah semakin nyata dengan dukungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wihaji menyebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memasukkan 30 indikator pembangunan kependudukan dalam perencanaan daerahnya.
“Alhamdulillah, saya sudah kerja sama dengan Mendagri. Siapapun Pemda yang memasukkan 30 indikator pembangunan kependudukan akan mendapat insentif minimal Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar,” kata Wihaji.
Menurutnya, pemberian insentif ini merupakan inovasi baru yang sebelumnya tidak ada. Pengalaman Wihaji sebagai mantan kepala daerah membantunya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Pemda dalam menjalankan program pengendalian penduduk.
“Dulu tidak ada. Karena saya pernah jadi kepala daerah, saya paham suasana kebatinan dan kebutuhan Pemda ketika ingin menjalankan sesuatu, maka perlu ada dukungan. Saya sudah diskusi dengan Pak Tito, bagaimana kalau kita beri insentif daerah dengan syarat indikator terpenuhi,” paparnya.
Tantangan dan Komunikasi dengan Pemda
Wihaji menambahkan bahwa tantangan utama adalah memastikan indikator pembangunan kependudukan dapat masuk dalam RPJMD seluruh pemerintah daerah. Namun, upaya komunikasi telah dilakukan secara intensif ke seluruh Pemda di Indonesia.
“Tantangannya adalah memastikan indikator peta jalan kependudukan masuk di semua pemerintah daerah melalui RPJMD. Alhamdulillah, semua sudah kita komunikasikan ke seluruh Pemda,” ujarnya.
Program Jejak Pradana menghadirkan potret dedikasi para pemangku kepentingan di pemerintahan dan swasta yang berkontribusi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Tayangan ini bisa disaksikan secara eksklusif di detikcom.
