Media Netizen — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan semi-desentralisasi, Pemda memiliki kewenangan besar yang harus dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja penuh, hasilnya tidak akan maksimal,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi Kemendagri untuk pembinaan dan pengawasan Pemda.
Master Plan Produktivitas Jadi Panduan Pemda
Tito mengapresiasi Bappenas dan pihak terkait yang telah menyusun dokumen tersebut. “Pak Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah membuat cetak biru yang akan diikuti oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam praktiknya, Kemendagri terus mendorong Pemda melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja agar anggaran digunakan secara tepat sasaran. “Efisiensi belanja wajib dilakukan agar tidak terjadi pemborosan,” jelas Tito.
Contoh nyata efisiensi anggaran terlihat di Kabupaten Lahat, yang berhasil mengalihkan dana untuk membangun sistem irigasi pertanian. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam membantu masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengendalian Inflasi Daerah Jadi Fokus
Selain efisiensi, pengendalian inflasi daerah juga menjadi perhatian utama Kemendagri. Tito menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait rutin menggelar rapat mingguan dengan Pemda untuk memantau inflasi sekaligus membahas langkah pengendalian.
“Mendagri ditunjuk melalui Peraturan Presiden sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan rapat ini sudah berlangsung hampir tiga tahun,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada di angka 2,5 persen plus minus 1 persen, yang diharapkan menguntungkan produsen dan konsumen. Data Badan Pusat Statistik per 1 Oktober 2025 mencatat inflasi tahunan mencapai 2,65 persen.
Digitalisasi dan Inovasi Pendapatan Daerah
Tito juga mendorong Pemda untuk berinovasi mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil. Salah satu upaya yang dioptimalkan adalah digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi untuk memastikan pendapatan masuk secara akurat ke kas daerah.
Digitalisasi juga menjadi fondasi penting dalam penerapan e-government nasional yang berbasis data kependudukan. Data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia.
“Kami sudah siap jika data ini digabung menjadi platform utama e-government,” tegas Tito.
Manfaatkan Program Strategis Nasional dan Permudah Perizinan
Tito mengimbau Pemda memanfaatkan program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di wilayahnya. Program berbasis kerakyatan tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah jika terealisasi dengan baik.
Ia juga menegaskan pentingnya menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan. Beberapa daerah telah sukses menghadirkan layanan perizinan cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), yang mengintegrasikan berbagai kementerian dan dinas dalam satu sistem digital.
“Dengan MPP, perizinan bisa selesai tanpa harus bolak-balik ke berbagai kantor,” jelasnya.
Penguatan UMKM dan Hilirisasi Sektor Pertanian
Tito menyoroti peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, mencontohkan keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta bertahan saat pandemi Covid-19 berkat UMKM lokal.
Dia juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Pemprov Kepulauan Riau diapresiasi karena berhasil menjalin kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura, yang menambah PAD sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Penghargaan Productivity Award untuk Pemda Berprestasi
Untuk mendorong semangat produktivitas, Tito mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi Pemda berprestasi, lengkap dengan insentif keuangan. Langkah ini diharapkan memacu peningkatan produktivitas di tingkat daerah.
Hadir dalam forum tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekjen Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta pejabat terkait lain.
