Media Netizen — Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu pilar penting dalam menopang perekonomian nasional dengan kontribusi besar dari berbagai sektor. Namun, pelindungan terhadap PMI masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebutuhan mendesak untuk menyusun grand design dalam pelindungan pekerja migran Indonesia (P2MI). Grand design ini diharapkan bisa menjadi panduan strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Grand Design sebagai Panduan Kebijakan P2MI
Tito menjelaskan, keberadaan grand design akan mempermudah pemetaan aktivitas dan peran pemangku kepentingan pada setiap tahap, mulai persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pascapemulangan PMI. Dengan demikian, koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih lancar dan terarah.
“Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ujar Tito dalam keterangan resmi pada Rabu (8/10/2025).
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor
Tito juga menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan P2MI, baik dari sisi tata kelola maupun regulasi. Ia mencontohkan, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh sejumlah pemerintah daerah dapat menjadi acuan dalam memperkuat sistem pelatihan bagi tenaga kerja migran.
Selain itu, penguatan P2MI harus dilakukan melalui perluasan koordinasi lintas sektor serta pelibatan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan yang dibuat lebih komprehensif dan tidak parsial.
Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Migran
Selain kebijakan dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia PMI menjadi perhatian utama. Menurut Tito, peningkatan kompetensi tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Mayoritas PMI saat ini masih bekerja di sektor domestik, sehingga peningkatan keterampilan teknis dan penguasaan bahasa asing menjadi hal yang sangat mendesak. Penguasaan bahasa asing, menurut Tito, akan memperkuat citra dan profesionalitas pekerja di tingkat internasional.
Sistem Pelindungan Terpadu dan Tantangan di Lapangan
Tito juga mengungkapkan pentingnya membangun sistem pelindungan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, serta pengembangan sistem edukasi yang menyeluruh untuk PMI.
Hal ini menjadi respons atas sejumlah masalah yang dihadapi Kementerian P2MI. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyampaikan beberapa kendala utama, yaitu:
- Modul pelatihan di BLK milik pemerintah daerah masih bervariasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja migran.
- Regulasi di tingkat daerah belum selaras dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional.
- Kompetensi tenaga kerja yang meliputi pengetahuan, keterampilan, integritas, kejujuran, dan kedisiplinan masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan vokasi yang komprehensif.
Lebih jauh, Mukhtarudin juga menyoroti kendala perizinan bagi perusahaan penyedia jasa PMI di daerah yang membutuhkan solusi nyata agar sistem pengelolaan pekerja migran semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
Langkah Selanjutnya dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Untuk memperkuat sistem P2MI, Kementerian akan mengumpulkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna merumuskan grand design yang komprehensif. Sementara itu, pelayanan kepada pekerja migran tetap berjalan secara bertahap sambil memperkuat regulasi dan koordinasi antarinstansi.
“Sementara pelayanan ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kita jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi, koordinasi, tetapi pelayanan tetap kita lakukan,” tegas Mukhtarudin.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (7/10) ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, serta pejabat terkait lainnya.
