Media Netizen — Jakarta – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, baru-baru ini menghadiri dialog dengan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) yang digelar di Gedung Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi pemerintah dan tokoh Islam untuk membahas peran strategis umat Islam dalam pembangunan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas dialog yang berlangsung dan menegaskan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya perhatian khusus terhadap Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Peran Strategis Kementerian Haji dan Umrah
Fadli Zon menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo diwujudkan melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, kementerian ini tidak hanya mengurusi aspek ibadah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
“Presiden Prabowo bahkan menggagas Indonesian Village di Madinah. Di sana akan dibangun hotel, rumah makan, dan berbagai fasilitas lain yang dikelola untuk masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar soal ibadah, tetapi juga rotasi ekonomi yang besar,” paparnya.
Dialog Sebagai Ruang Kolaborasi Pemerintah dan Umat Islam
Dialog ini menjadi wadah diskusi bagi pemerintah dengan tokoh-tokoh Islam untuk menentukan arah pembangunan bangsa, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepemimpinan Politik Luar Negeri Presiden Prabowo
Fadli Zon turut menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo dalam politik luar negeri. Ia menegaskan bahwa presiden mengambil alih kendali langsung dalam diplomasi internasional, termasuk sikap tegas terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza.
“Sebagai presiden, Pak Prabowo mengambil kendali langsung dalam kebijakan luar negeri. Beliau turut menyuarakan penghentian kekerasan di Gaza. Bahkan kini banyak negara Barat mulai mengakui Palestina,” ujarnya.
Penguatan Ekonomi Melalui Koperasi Merah Putih
Sesi dialog dilanjutkan dengan Agus Maksum, anggota MPUII, yang menekankan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945, terutama penguatan Koperasi Merah Putih. Saat ini, koperasi tersebut telah mencapai 80.000 unit.
Agus berharap koperasi dapat terhubung secara digital dan terintegrasi dengan platform transportasi daring agar pemerataan ekonomi lebih optimal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Penulisan Sejarah dan Identitas Bangsa
Anggota MPUII, Salim Abdullah, mengangkat isu pentingnya penulisan sejarah bangsa sebagai fondasi identitas dan kesadaran nasional. Menanggapi hal ini, Menteri Fadli menyatakan bahwa proses penulisan sejarah sedang dikerjakan oleh para editor jilid dan editor umum.
Fadli Zon juga menekankan pentingnya memperkuat narasi sejarah dan identitas bangsa dengan menyebut sejumlah penemuan bersejarah seperti situs Bongal di Tapanuli Utara yang menyimpan koin Dinasti Umayyah abad ke-7, serta lukisan gua purba di Maros, Muna, dan Sangkulirang yang berusia puluhan ribu tahun.
“Ini membuktikan, Indonesia adalah peradaban tua yang tidak menghancurkan tradisi, tetapi merangkulnya,” katanya.
Stabilitas Negara dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Menutup dialog, Fadli Zon menegaskan pentingnya menjaga stabilitas negara sebagai prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan agar semua pihak bersyukur karena Indonesia relatif aman, damai, dan terkendali.
“Stabilitas adalah hal yang paling mahal dan menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong kemandirian pangan, energi, dan pertahanan sambil membuka ruang kolaborasi dengan umat Islam dan elemen bangsa lainnya.
Peran Politik Umat Islam dalam Pemerintahan
Diskusi ini dimoderatori oleh Sekretaris Eksekutif MPUII, Daniel Rosyid, yang dalam pengantarnya menggarisbawahi pentingnya umat Islam menyesuaikan langkah dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menegaskan agar politik umat Islam diperkuat untuk memberi warna dalam perjalanan bangsa.
“Posisi umat harus tepat dalam membantu serta bekerja sama menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto,” tegasnya.
Dialog ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah dengan umat Islam serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan berkomitmen membuka ruang dialog yang inklusif demi menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hadir dalam diskusi tersebut Staf Ahli Menteri Kebudayaan Masyitoh Annisa Ramadhani Alkitri, Ketua MPUII Ustaz Akhwan, serta para anggota MPUII.
