Situs Netizen No.1 di Indonesia
Berita  

Menahan Harga Pertalite Dengan Menyiram Subsidi, Sudah Tepat?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sejatinya telah menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya harga BBM penugasan seperti RON 90 atau Pertalite. Dengan tidak menaikkan harga BBM yang dipakai oleh sejuta umat di Indonesia itu, pemerintah mengguyur subsidi tambahan dan juga kompensasinya kepada badan usaha.

Dalam beberapa kesempatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga sempat melontarkan narasinya bahwa pihaknya akan tetap menahan harga BBM Pertalite tersebut di tengah kondisi global yang yang sedang sulit.

“Betapa sekarang ini keadaannya tidak mudah, tidak gampang. Saya berikan contoh problem-problem berat. Misalnya energi BBM, gas dan listrik dan kedua panel. Di seluruh negara-negara persoalan masih besar,” kata Jokowi.


Jokowi mengatakan, negara-negara lain sudah mengalami kenaikan harga BBM yang tinggi. Misalnya saja Singapura yang saat ini harga BBM-nya mencapai Rp 32.000 per liter. Jerman Rp 31.000, Thailand Rp 27.000 per liter.

“Kita ini masih Rp 7.650. Sekali lagi Rp 7.650. Pertamax Rp 12.500. Yang lain sudah jauh sekali kenapa kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus tapi subsidi membesar. Sampai kapan kita menahan?” ungkap Jokowi.

Lalu dengan menahan harga Pertalite dan memberikan subsidi apakah jalan yang tepat?

Seperti yang diketahui, pemerintah menambah nilai subsidi energi dalam APBN tahun 2022 ini mencapai sekitar Rp 74,9 triliun dengan rincian Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 tirliun untuk subsidi listrik.

Kemudian, untuk kompensasi BBM dan LPG diperkirakan mencapai Rp 324,5 triliun. Ini terdiri dari tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp 216,1 triliun yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan subsidi untuk BBM sejatinya adalah imbas dari disparitas harga harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang terlampu jauh. Harga pertamax dan pertalite selisihnya sangat jauh sehingga terjadi migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis pertamax ke BBM RON 90, yaitu pertalite.

“Dengan kondisi ini pemerintah harus all out menjaga subsidi energi. Dana masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi sekaligus membantu meringankan cashflow Pertamina,” ujar Bhima, Rabu (24/05/2022).

Yayan Satyakti, Peneliti Center for Economics and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, mengatakan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dengan menambah subsidi BBM dinilai tepat. Langkah tersebut merupakan affirmative action dari sisi input faktor produksi untuk sektor transportasi dan biaya logistik demi menjaga stabilisasi inflasi secara domestik.

“Artinya pemerintah yang didukung Pertamina melakukan intervensi fiskal demi mengurangi dampak rantai logistik yang disebabkan kenaikan BBM terutama untuk masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga dan rentan masuk dalam jurang kemiskinan,” kata Yayan.

Saat ini, kata dia, di Indonesia terjadi peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem akibat pandemi yang harus segera menjadi 0% pada tahun 2024. Jika tidak ada kebijakan fiskal untuk menahan kenaikan harga BBM akan merugikan stabilitas pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

“Saya kira benefit pemulihan ekonomi akan lebih besar dibandingkan dengan cost dari subsidi solar dan pertalite. Walaupun dalam jangka pendek kebijakan instan ini tidak begitu mendidik dalam kondisi normal karena tidak akan mengembangkan energi alternatif,” katanya.

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan negara lainnya seperti AS atau Uni Eropa, subsidi energi ini tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat selama krisis yang diakibatkan pandemi terutama untuk energi listrik.

Di sisi lain, Yayan menilai, pemerintah harus mereformasi kebijakan subsidi energi. Efektivitas subsidi energi dinilai sangat kecil dan tidak mengedukasi secara baik terhadap penggunaan energi. Dia berharap pemerintah agar tegas bahwa masyarakat perkotaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan mampu untuk membeli pertamax. Sedangkan pertalite difokuskan pada kendaraan umum (pelat kuning) dan wilayah suburban atau perdesaan yang pendapatannya lebih kecil dan aksesnya lebih terbatas di bandingkan perkotaan.

“Mengapa ini dilakukan? Dengan pembagian ini akan memudahkan pelayanan penggunaan energi agar tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat untuk mengakses BBM. Jika kebijakan ini segmentatif akan menjadi bumerang bagi masyarakat yang nakal,” ucapnya.

Selain itu, kata Yayan, dengan memberikan subsidi kepada kendaraan umum diharapkan masyarakat menggunakan kembali transportasi publik dan menghidupkan sektor transportasi yang sudah babak belur akibat pandemi.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Luhut Kasih Kode Kenaikan Harga Pertalite, Ini Kata Pertamina


(pgr/pgr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.