Media Netizen — Majelis Pakar DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menunjukkan dukungan penuh terhadap keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Dukungan ini disampaikan agar polemik internal partai segera dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
Yudi Muhamad Aulia, anggota Majelis Pakar PPP Jabar, menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Kemenkum tersebut memiliki kekuatan final secara hukum dan harus diterima dengan lapang dada oleh seluruh kader, termasuk jajaran DPW PPP Jawa Barat. Ia menyebut bahwa Muktamar X yang digelar di Mercure merupakan forum yang sah dan legal.
Konflik Internal PPP Berulang karena Figur Sama
Yudi mengingatkan, konflik internal yang kerap terjadi dalam tubuh PPP sejak masa kepemimpinan Suryadharma Ali, Romahurmuziy, hingga Suharso Manoarfa, selalu dipicu oleh sosok yang sama. Ia menyoroti peran Romahurmuziy sebagai dalang perpecahan yang menyebabkan PPP tidak pernah benar-benar stabil.
“Dari zaman SDA versus Romy, kemudian Romy ditangkap KPK, lalu Suharso versus Romy, bahkan Mardiono pun dipertentangkan oleh Romy. Saya bilang ke Agus, kamu belum kenal Romy. Kamu bisa digulingkan. Aneh, partai ini diobok-obok satu orang dari dekade ke dekade, ya si Romy itu,” tegas Yudi.
Basis Pesantren di Jabar Solid Dukung Mardiono
Yudi menilai penolakan yang muncul dari DPW PPP Jawa Barat terhadap SK Mardiono sangat tidak relevan. Ia menegaskan bahwa basis pesantren di wilayahnya justru memberikan dukungan penuh kepada Mardiono sebagai ketua umum PPP.
“Untuk DPW Jabar sebaiknya menerima dengan legowo SK Kemenkum Pak Mardiono. Saya pastikan, kalangan PPP basis pesantren di Jabar itu bersama Pak Mardiono. Jadi hentikan konflik, lawan kita bukan sesama kader, tapi bagaimana memperkuat PPP di hadapan publik,” ujarnya.
Ajakan Rekonsiliasi Demi Kemajuan PPP
Lebih jauh, Yudi mengajak seluruh kader PPP untuk melakukan rekonsiliasi dan menutup ruang bagi manuver yang selama ini kerap mengganggu stabilitas partai. Ia menegaskan, jika konflik terus berlanjut, kemajuan PPP akan terhambat.
“Baiknya kita rekonsiliasi. Sudahi konflik, mari kita bangun kembali PPP. Jangan lagi ada ruang bagi Romy mengacak-acak partai demi kepentingan pribadi. Kalau terus dibiarkan, PPP tidak akan pernah maju,” pungkasnya.
