Media Netizen — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memperkuat program pelatihan vokasi lintas sektor bagi calon pekerja migran. Langkah ini diambil melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, serta Kementerian UMKM.
Sinergi tersebut bertujuan untuk membekali calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan keterampilan yang relevan di sektor energi, manufaktur, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar perlindungan dan kompetensi PMI dapat meningkat secara cepat dan terukur.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Tingkatkan Kompetensi PMI
Menteri KP2MI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa terdapat dua fokus utama dari arahan Presiden, yaitu meningkatkan kualitas perlindungan dan keterampilan pekerja migran guna mencapai kesejahteraan. “Terdapat dua arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri P2MI, yaitu meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi pekerja migran menuju kesejahteraan,” ujarnya saat penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam pelaksanaan program ini, KP2MI berkolaborasi dengan 12 kementerian dan lembaga yang memiliki lembaga pelatihan vokasi di tingkat pusat dan daerah. Secara keseluruhan, terdapat 37 ribu lembaga vokasi dengan kapasitas pelatihan mencapai lebih dari 8,25 juta peserta di seluruh Indonesia.
Sebanyak 360 lembaga vokasi telah langsung terlibat dalam menyiapkan calon pekerja migran dengan daya tampung latihan mencapai 298.151 peserta. Selain itu, 10 kementerian telah menyiapkan data lembaga yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri.
Fokus Pelatihan di Sektor Energi dan Manufaktur
Melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM, KP2MI mengarahkan pelatihan pada sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM memiliki tujuh unit kerja vokasi yang meliputi migas, biominerba, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, konservasi energi, aparatur tambang bawah tanah, serta proyek teknik.
Mukhtarudin menjelaskan, “Kementerian ESDM punya tujuh kerja vokasi yakni ada 5 dari PPSDM, migas, geominerba, ketenagalistrikan yang baru-terbarukan, konservasi energi, serta aparatur tambang bawah tanah, dan dua proyek teknik.”
Sementara itu, pelatihan bersama Kementerian Perindustrian difokuskan pada bidang manufaktur dan jasa. Saat ini, terdapat 320 peserta yang mengikuti program pelatihan di bidang hospitality, bahasa asing, perawatan (caregiver), serta perkebunan.
“Total yang kita latih ada 320 peserta yang hari ini sedang berjalan dengan Kementerian Perindustrian yaitu hospitality, bahasa asing, caregiver (perawatan), dan perkebunan,” tambahnya.
Pemberdayaan Ekonomi Melalui Kerja Sama dengan Kementerian UMKM
Tak hanya pra-penempatan, KP2MI juga memperluas kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendukung pemberdayaan ekonomi para pekerja migran yang telah kembali ke Tanah Air. Program ini mencakup akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan fasilitasi pengembangan UMKM berbasis desa.
“Mereka membentuk usaha mikro yang ada di desanya di daerah-daerah masing-masing, dan ini baru Kementerian UMKM bisa ikut mendamping dalam proses itu,” jelas Mukhtarudin.
Mengenai negara tujuan pelatihan, fokus diarahkan pada Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Belanda, Kolombia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sementara penempatan ke wilayah Timur Tengah masih belum dibuka karena adanya moratorium.
Dengan kolaborasi ini, KP2MI berharap pelatihan lintas sektor tidak hanya meningkatkan daya saing pekerja migran di luar negeri, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi mereka saat kembali ke Indonesia. “Melalui penandatanganan nota kesepahaman MoU ini dapat menjadi sarana akselerasi dan mencapai kesejahteraan pekerja migran Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.