Media Netizen — Upaya meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia kembali menjadi fokus utama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan mendorong para calon pekerja migran agar lebih terampil dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dua mandat utama pada kementerian ini, yaitu melindungi pekerja migran sekaligus meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.
Peningkatan Vokasi dan Pelatihan Bahasa Asing Jadi Prioritas
Dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor KemenP2MI pada Jumat (3/10/2025), Mukhtarudin menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dan pelatihan bahasa asing sebagai langkah strategis. “Prioritas pertama adalah peningkatan vokasi, baik bahasa maupun keterampilan. Presiden menekankan lima bahasa penting, yakni Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab,” ujarnya.
Data tahun 2025 menunjukkan Jawa Barat mencatat penempatan 41.168 pekerja migran, mayoritas di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga. Negara tujuan favorit mereka meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang.
Penempatan Berkualitas dan Perlindungan Pekerja Migran
Mukhtarudin menekankan pentingnya penempatan pekerja migran yang berkualitas, mulai dari proses rekrutmen, masa kerja, hingga perlindungan serta pemberdayaan saat kembali ke tanah air. “Program vokasi harus diperkuat dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jawa Barat didorong memanfaatkan fasilitas Migrant Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sebagai pusat pelatihan keterampilan dan bahasa bagi calon pekerja migran. Mukhtarudin berharap universitas lain di Jawa Barat juga mengembangkan inisiatif serupa.
Upaya Mengurangi Pengangguran dan Membuka Peluang Kerja Terampil
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pekerja migran, tetapi juga mengurangi angka pengangguran terutama di kalangan lulusan SMA dan SMK. “Pengangguran terbuka paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK. Pemerintah bersama stakeholder perlu meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta membuka peluang kerja di luar negeri sebagai solusi strategis,” kata Mukhtarudin.
Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi menyambut positif program vokasi dan pelatihan bahasa yang digagas Kementerian P2MI. Ia menyatakan kesiapannya untuk melatih siswa SMA dan SMK sejak dini, terutama dalam hal bahasa dan mental.
“Saya siapkan anak-anak sejak kelas 3 SMA dan SMK dengan pelatihan bahasa dan mental. Mereka akan dilatih dalam barak-barak mirip militer untuk membentuk disiplin, ketahanan jiwa, dan fisik. Metode ini sangat cocok untuk negara seperti Jepang yang menuntut kedisiplinan,” ujarnya.
Dedi juga menekankan pentingnya mengubah citra pekerja migran Indonesia yang selama ini identik dengan pekerja rumah tangga. “Kita punya banyak tenaga terampil seperti perawat, ahli otomotif, elektro, makanan, farmasi, dan bidang lainnya yang dapat membawa nama baik bangsa di luar negeri,” tambahnya.
Kesepakatan Penguatan Koordinasi
Pertemuan antara KemenP2MI dan Pemprov Jawa Barat ditutup dengan kesepakatan memperkuat koordinasi terkait pelindungan dan peningkatan keterampilan pekerja migran Indonesia. Diharapkan upaya ini mampu menggeser citra pekerja migran Indonesia dari sekadar tenaga domestik menjadi tenaga kerja terampil yang membanggakan bangsa.
