Media Netizen — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa siang, 7 Oktober 2025. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kedua lembaga tinggi negara untuk membahas isu transparansi keuangan negara dan penguatan posisi masing-masing institusi.
Selain Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Rusdy Kirana, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pimpinan MPR diterima langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, serta anggota BPK RI, Bobby Rizaldi, di kantor BPK yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Diskusi Mendalam soal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan ini telah direncanakan sejak beberapa minggu sebelumnya bersama Ketua BPK. “Ini adalah silaturahmi yang sudah kita rancang beberapa minggu sebelumnya bersama Ibu Ketua BPK. Dan baru kali ini bisa kita dapat berkesempatan untuk diterima oleh beliau dengan beberapa jajaran pimpinan BPK lainnya,” ujar Muzani.
Muzani menekankan pentingnya memperkuat posisi negara melalui sinergi antar lembaga tinggi negara. Salah satu topik utama dalam diskusi adalah tuntutan masyarakat agar BPK semakin transparan dalam mengelola dan memeriksa keuangan negara.
“Kita meyakini bahwa berjalannya masing-masing lembaga negara dengan konstitusi akan memperkuat posisi negara, posisi pemerintah, dan posisi lembaga itu sendiri. Karena itu, kami berdiskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing,” ungkap Muzani.
Ketua MPR juga menambahkan, “Ada tuntutan agar keuangan negara makin transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini menjadi upaya BPK dalam meningkatkan kinerjanya ke depan.”
Masukan soal Ketahanan Pangan dan Energi dari Ketua MPR ke BPK
Dalam kesempatan tersebut, Muzani memberikan sejumlah masukan agar pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat mendukung efektivitas program pemerintah. Ia menyoroti program ketahanan pangan, energi, dan air yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
“Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, khususnya yang sudah dicanangkan oleh Presiden,” kata Muzani.
Menurutnya, BPK memiliki peran penting dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif melalui proses pemeriksaan yang ketat. “BPK ikut menjadi bagian yang menyukseskan proses berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
