Media Netizen — Upaya pemerintah dalam mengatasi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi terus diperkuat lewat program strategis Sekolah Rakyat berasrama. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan utama.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa inisiatif yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini lahir dari keprihatinan atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi.
Fase Awal dan Perluasan Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat Rintisan telah dimulai sejak tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang telah direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan program ini hingga 2029. Saat ini, sebanyak 165 sekolah rintisan sudah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Pengelolaan Anggaran Lintas Kementerian
Roni Parasian, Analis Madya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa program ini mengoptimalkan anggaran lintas kementerian sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya.
Apresiasi dari Pengamat dan Kepala Sekolah
Konsep Sekolah Rakyat berasrama mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai pendekatan ini sebagai langkah inovatif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan. “Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, menyampaikan bahwa sekolah ini menjadi ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan. “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” katanya.
Prioritas dan Target Pemerintah
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Sekolah Rakyat saat ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin atau desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, pemerintah merencanakan perluasan cakupan untuk anak-anak dari keluarga desil 2 hingga 5.
“Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5,” ujar Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan pada September 2025.
Prabowo menegaskan bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Ia menolak adanya anak yang tidak bersekolah karena kendala biaya. “Nah, ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain, itu cita-cita kita,” katanya.
“Insyaallah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik, yang bisa kita berikan,” lanjut Presiden Prabowo.
