Media Netizen — Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Pembentukan tim ini menjadi langkah strategis Polri untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi dinamika masyarakat.
Menurut Chryshnanda, reformasi adalah proses berkelanjutan yang harus dijalankan oleh institusi Polri maupun individu agar bisa bertahan, tumbuh, serta berinovasi sesuai tuntutan zaman. “Kalau kita melihat namanya reformasi ya… di tubuh Polri ataupun diri kita sebagai manusia selalu mereformasi untuk bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang, memang harus selalu mereformasi,” ujarnya dalam program detikPagi pada Jumat (3/10/2025).
Menampung Masukan Publik untuk Polri yang Lebih Baik
Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk untuk menanggapi berbagai masukan dari masyarakat. Chryshnanda menegaskan pentingnya Polri mendengarkan dan merespon harapan publik demi masa depan yang lebih baik.
“Kita coba menanggapi berbagai masukan atau menerima berbagai hal, karena mau tidak mau, kita harus mendengar apa yang diinginkan. Kata-kata transformasi kalau menurut saya ini adalah berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, ancaman dan harapan di masa kini, dan juga mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik,” katanya.
Landasan Tribrata dan Catur Prasetya dalam Transformasi Polri
Chryshnanda juga menekankan bahwa nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas dan reformasi.
“Tujuannya adalah polisi ini bisa menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan, terefleksi dari Tribrata dan Catur Prasetya,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat perintah resmi pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa tim ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan tokoh masyarakat.
“Surat perintah Bapak Kapolri nantinya bekerja sama dengan tim yang dibentuk Presiden, yakni Komisi Reformasi Kepolisian serta tokoh-tokoh masyarakat nasional, pakar akademisi budayawan, juga lembaga-lembaga independen lainnya, selaras dengan harapan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta yang menjadi tuntutan masyarakat,” paparnya pada Senin (22/9/2025).
Fokus pada Akselerasi Pelayanan Publik dan Pengawasan
Brigjen Trunoyudo menambahkan, perwakilan dari Korps Bhayangkara akan berupaya mempercepat realisasi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik Polri. Fokusnya meliputi aspek operasional, instrumental, pengawasan, dan isu-isu yang mendapat perhatian publik.
“Tim Akselerasi Transformasi Polri merupakan percepatan mewujudkan program transformasi Polri yang telah menjadi program Kapolri, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan,” katanya.
