Media Netizen — Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sering kali membawa jaksa pada ujian berat, mulai dari demonstrasi hingga ancaman langsung. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng, Andri Zulfikar, membagikan kisah nyata tentang bagaimana ia menghadapi situasi sulit saat menangani kasus rumah dinas pimpinan DPRD Bantaeng yang tidak berpenghuni, namun anggarannya tetap digunakan pada Mei 2024.
Ancaman datang baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ketika 800 massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng. Meskipun demikian, Andri tak gentar dan tetap berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut.
Keputusan Tegas di Tengah Tekanan
Dengan pertimbangan matang dan dukungan pimpinan daerah serta wilayah, Andri akhirnya mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait kasus pimpinan DPRD tahun 2024. “Dengan mengucap bismillah, saya terbitkan surat perintah penyelidikan terkait penanganan perkara pimpinan DPRD tahun 2024,” ujar Andri kepada detikcom, Minggu (28/9/2025).
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum. “Jika ada laporan lain yang ingin disampaikan, segera laporkan kepada kami. Setiap laporan pasti akan kami tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Perkuat Tahap Penyelidikan
Andri menekankan pentingnya memperkuat tahap penyelidikan dalam penanganan perkara Tipikor. Menurutnya, penyelidikan membutuhkan pemahaman luas untuk menemukan peristiwa pidana dan mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum naik ke tahap penyidikan.
“Saya tambahkan, penyelidikan harus mampu menemukan peristiwa pidana dan alat bukti yang cukup agar saat penyidikan kita bisa bekerja dengan tenang dan tidak berat,” tegas Andri.
Kemampuan Hukum Jadi Kunci
Seorang jaksa, khususnya yang menangani kasus korupsi, harus memiliki pemahaman hukum yang mendalam dan menguasai perkara secara menyeluruh. Andri menjelaskan, “Jaksa harus punya kemampuan dasar dan memahami ilmu hukum serta ketentuan dalam penegakan hukum yang kita laksanakan.”
Penguasaan ini penting agar proses penanganan kasus korupsi berjalan efektif dan sesuai prosedur.
Motivasi untuk Mensejahterakan Masyarakat
Selain aspek penegakan hukum, Andri juga termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng melalui penanganan korupsi yang efektif. “Dengan cara berbeda dalam penanganan korupsi, saya mendapatkan feedback berupa pemulihan keuangan negara,” ujarnya.
Ia percaya bahwa keberhasilan penegakan hukum ini turut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang dilayani. “Motivasi saya adalah ingin mensejahterakan masyarakat di kabupaten tempat saya bertugas,” pungkas Andri.
detikcom bersama Kejaksaan Agung menghadirkan program khusus yang mengupas realita penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyorot usaha jaksa dalam menuntaskan kasus, tetapi juga mengangkat kisah dedikasi dan peran sosial para jaksa inspiratif. Program ini diharapkan membuka wawasan publik tentang pentingnya institusi kejaksaan dalam pembangunan dan supremasi hukum di masyarakat.
