Media Netizen — Indonesia tengah menghadapi persoalan yang sangat kompleks dan multidimensional, yang membutuhkan keberanian untuk menempuh inisiatif baru sekaligus stimulus ekonomi yang komprehensif. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun harapan dan kepastian di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.
Berbagai masalah yang muncul tidak bisa disederhanakan begitu saja. Mulai dari persoalan moral dan etika dalam politik, efektivitas tata kelola ekonomi, penegakan hukum yang tidak adil, hingga berbagai isu sosial yang mengemuka. Ditambah lagi, sejumlah institusi negara dinilai mengingkari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, yang semakin menambah kompleksitas persoalan.
Pengaruh Residu Pemilu 2024 dan Kekecewaan Publik
Residu dari Pemilu 2024 masih terasa kuat, terutama terkait praktik tanpa etika dan moral yang dipertontonkan sejumlah pihak. Hal ini terus memicu kekecewaan dan kemarahan publik, yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di berbagai kota pada Agustus lalu. Selain itu, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin memperburuk keadaan dan menimbulkan tuntutan kuat dari masyarakat agar aset koruptor segera dirampas melalui undang-undang.
Kemarahan publik juga diarahkan pada pengingkaran tupoksi oleh beberapa institusi negara. Akibatnya, penegakan hukum menjadi timpang dan layanan publik memburuk, termasuk program-program penting seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum dikelola dengan efektif.
Harapan pada Peran Pemerintah dan Menteri
Di tengah kondisi ekonomi nasional yang melemah selama setahun terakhir, publik menaruh harapan besar agar pemerintah dan para menteri dapat bergerak cepat dan sinergis dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Banyak pabrik terpaksa berhenti produksi akibat pasar dalam negeri dipenuhi produk impor ilegal dengan harga dumping, yang menyebabkan jutaan UMKM gulung tikar dan pengangguran meningkat.
Gelembung pengangguran yang terbentuk mengancam daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Situasi ini menuntut respons cepat dan tepat dari pemerintah untuk menstabilkan kondisi sosial ekonomi.
Inisiatif Baru dan Stimulus Ekonomi untuk Pemulihan
Dalam mengatasi persoalan ini, inisiatif baru dan stimulus ekonomi yang solutif sangat dibutuhkan. Fokus utama adalah pemulihan produktivitas, peningkatan daya saing produk lokal, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan yang mampu memulihkan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah penting adalah melindungi pasar dalam negeri dari praktik impor ilegal. Dengan populasi lebih dari 286 juta jiwa, pasar domestik memiliki potensi besar yang harus dijaga agar industri manufaktur lokal dapat bersaing secara sehat tanpa terganggu oleh produk impor ilegal yang merugikan.
Kasus masuknya 72.000 kontainer tekstil ilegal menjadi contoh nyata kejahatan ekonomi yang menghantam dunia usaha nasional dan UMKM. Kondisi ini memaksa banyak pabrik lokal menutup usaha dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga memperparah masalah pengangguran.
Dua Inisiatif Penting Pemerintah
Baru-baru ini, terdapat dua inisiatif yang mendapat sorotan publik. Pertama, program hilirisasi komoditas prioritas di sektor perkebunan yang dicanangkan Kementerian Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,95 triliun. Kedua, kebijakan Menteri Keuangan yang memperkuat likuiditas perbankan dengan menarik dana pemerintah Rp 200 triliun dari Bank Indonesia, yang disalurkan ke lima bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.
Kedua langkah ini dinilai relevan dan solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan saat ini. Namun, tantangan utama adalah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik agar stimulus dapat dirasakan langsung oleh sektor riil, terutama komunitas petani yang membutuhkan dukungan pembiayaan dengan bunga rendah.
Penguatan Likuiditas dan Stimulus untuk Industri Manufaktur
Penguatan likuiditas perbankan menjadi sangat penting mengingat sektor riil sedang lesu akibat melemahnya permintaan dan konsumsi. Penyaluran kredit perbankan yang hanya tumbuh 7,77 persen pada paruh pertama 2025 menunjukkan lambatnya perputaran modal di sektor usaha.
Pemberian stimulus pada subsektor manufaktur yang handal diharapkan dapat menggairahkan kembali industri lokal. Industri ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga telah terbukti menjadi pencipta lapangan kerja yang signifikan.
Untuk itu, pemerintah harus tegas menolak impor ilegal dan memastikan keadilan di pasar dalam negeri. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar industri manufaktur lokal dapat segera pulih dan berkembang tanpa hambatan dari praktik dumping produk impor.
Melanjutkan Perang Melawan Korupsi
Selain itu, perang terhadap KKN harus terus berlanjut dengan upaya berkelanjutan untuk merumuskan formula efek jera yang efektif. Agenda perampasan aset koruptor juga sangat didukung oleh masyarakat, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Undang-undang perampasan aset koruptor perlu disahkan setelah pemerintah dan masyarakat yakin bahwa institusi pelaksana yang kredibel sudah siap menjalankan amanah tersebut dengan baik dan adil.
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, serta Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan).
