Media Netizen — Jakarta – Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas menegaskan pentingnya penguatan etika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai etika tidak sekadar ajaran moral, melainkan menjadi fondasi konstitusional yang sangat krusial dalam proses politik dan pembangunan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan Koordinator Bidang Pengkajian saat memimpin Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan di Gedung Nusantara V, MPR RI, pada Rabu (1/10/2025). Ibas menekankan bahwa etika harus menjadi pedoman utama bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Etika sebagai Landasan Politik dan Konstitusional
“Etika bukan hanya sekadar ajaran moral, tapi fondasi konstitusional dan politik kenegaraan,” ujar Ibas dalam keterangan resminya, Kamis (2/10/2025). Ia mengajak semua lembaga negara dan masyarakat untuk menjadikan etika sebagai pijakan dalam setiap kebijakan dan tindakan.
Selain itu, Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengatakan, lembaga legislatif mendapat tekanan dari publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Kami di DPR juga mendapatkan tekanan dari publik untuk lebih terbuka, lebih akuntabel, lebih mendorong sifat-sifat yang mendekati integritas yang sempurna,” tuturnya.
Momentum Hari Kesaktian Pancasila dan Refleksi Nilai Bangsa
Dalam kesempatan itu, Ibas memandang peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen tepat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dan memperkuat ideologi negara. Ia mengutip ungkapan Latin ‘acta non verba’ yang berarti perbuatan, bukan sekadar kata-kata, sebagai pengingat pentingnya keteladanan etis dari para pemimpin.
“Kita juga ingin adanya keteladanan dari para pemimpin kita, para pemangku hajat kita, termasuk wakil-wakil rakyat dan kita semuanya,” katanya.
Membangun Etika di Tiga Ranah Utama
Ibas menegaskan pembangunan etika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ranah struktural, kultural, hingga individual. Ia menjelaskan:
- Struktural: Negara harus menginternalisasi integritas dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.
- Kultural: Masyarakat perlu menjadikan nilai-nilai luhur sebagai identitas kolektif.
- Individual: Setiap warga negara harus mampu berpikir dan bertindak secara etis.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII ini juga menyoroti tantangan pragmatisme politik dan penurunan kepercayaan publik. Ia menekankan pentingnya etika sebagai orientasi moral di tengah kompleksitas zaman.
“Kita perlu keberanian bersuara demi kebenaran dan kesediaan untuk mendengar semua sisi—audi et alteram partem,” ujarnya mengutip prinsip hukum yang berarti dengarkan kedua belah pihak.
Komitmen Etis dalam Membangun Masa Depan Indonesia
Ibas mengajak semua pihak untuk menjaga semangat kebangsaan dan tidak melupakan nilai-nilai etis dalam membangun Indonesia ke depan. “Mari kita berikhtiar agar setiap kebijakan, tindakan politik, dan perilaku sosial benar-benar berakar kepada nilai-nilai etika yang luhur,” tegasnya.
Rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan ini diharapkan menghasilkan kajian mendalam yang bisa menjadi pijakan etik dan konstitusional bagi seluruh lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat luas.
