Media Netizen — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia semakin diperbaiki dengan pendekatan digital. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menyempurnakan mekanisme distribusi bansos agar menjadi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Inovasi ini diwujudkan melalui pengembangan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang tengah digarap bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem digital ini dirancang untuk mengurangi interaksi langsung antara penerima dan penyalur bansos, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses distribusi.
Perlinsos: Platform Terintegrasi dengan Berbagai Data Pemerintah
Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos menghubungkan berbagai basis data pemerintah, seperti Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, hingga SAMSAT. Dengan sistem ini, data masyarakat yang mendaftar akan secara otomatis diverifikasi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
“Ketika kepala desa memasukkan nama-nama calon penerima bansos, sistem yang akan melakukan seleksi berdasarkan data yang terintegrasi,” ujar Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar Sosial bersama Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis malam (2/10/2025).
Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos
Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai lokasi uji coba pertama sistem Perlinsos karena dinilai memiliki kondisi yang representatif. Di sana, terdapat wilayah dengan infrastruktur digital yang sudah siap, sekaligus daerah yang masih menghadapi kendala jaringan internet, sehingga dapat menguji keandalan sistem tersebut.
Saat ini, tercatat lebih dari 250 ribu warga Banyuwangi telah mendaftar dalam uji coba digitalisasi bansos melalui portal ini. Pendaftaran cukup dilakukan menggunakan smartphone dan pemindaian biometrik.
Meski demikian, sekitar 70 persen peserta masih memerlukan bantuan dari pendamping atau agen. Oleh karena itu, Gus Ipul menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan Pilar Sosial dalam memberikan edukasi agar masyarakat dapat mendaftar secara mandiri ke depannya.
Dukungan Pemkab Banyuwangi dan Manfaat bagi Pendamping PKH
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Sosial dalam program digitalisasi bansos. Ia mengaku bersyukur Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan berkomitmen melakukan pendataan calon penerima bansos secara serius.
“Walaupun tantangan masih ada, transformasi digital bansos atau Perlinsos secara keseluruhan berjalan dengan baik,” kata Ipuk.
Salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bagus (31), juga merasakan manfaat langsung dari sistem ini. Ia menilai Perlinsos memudahkan pemantauan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk data rumah tangga desil 1 dan 2 DTSEN, kepemilikan tanah atau bangunan, hingga perilaku berisiko seperti judi online.
Bagus menambahkan, pendataan melalui sistem digital ini lebih mudah diakses masyarakat karena cukup menggunakan KTP dan smartphone saat pendaftaran.
Hadiri Acara Dialog Pilar Sosial
Acara yang digelar di Banyuwangi ini dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Amania, Bupati Banyuwangi periode 2010-2021 Abdullah Azwar Anas, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Banyuwangi. Ratusan Pilar Sosial, camat, dan lurah/kepala desa juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
