Media Netizen — Dua universitas negeri ternama di Australia tengah menghadapi gugatan hukum setelah dituduh menjalankan program studi kesehatan dan teknik tanpa akreditasi resmi. Mahasiswa yang telah menginvestasikan waktu dan biaya puluhan ribu dolar kini menghadapi kenyataan pahit bahwa gelar mereka tidak diakui secara resmi.
Kasus ini mencuat di Pengadilan Tinggi New South Wales, melibatkan program Bachelor of Medical Engineering (honours) di University of Newcastle dan Master of Advanced Imaging (MRI) di Western Sydney University.
Mahasiswa Merasa Ditipu dan Kehilangan Kesempatan
Vera Lawless, salah satu penggugat dari University of Newcastle, mengungkapkan kekecewaan mendalam karena program yang diikuti ternyata tidak terakreditasi. Ia bahkan sampai menangis mengenang stres bertahun-tahun dan kesempatan karier yang hilang sejak kelulusannya.
“Saya sudah menyelesaikan semua tugas sejak 2020. Kini sudah 2025, tapi rasa kecewa itu masih membekas. Saya hanya ingin masalah ini segera selesai,” ujar Vera.
Awalnya, Vera tertarik pada program teknik medis baru di Newcastle karena harapan tinggi akan pengakuan internasional yang dijanjikan melalui akreditasi Engineers Australia. Namun, pada tahun kedua, ia dan rekan-rekannya menyadari ada masalah serius terkait status akreditasi program tersebut.
Universitas Klaim Ada Kesalahan Informasi
Pada Desember 2020, University of Newcastle mengirim email kepada mahasiswa yang mengonfirmasi bahwa program mereka sebenarnya belum terakreditasi, menyatakan ada “kesalahan dalam informasi yang diunggah di situs” terkait pengakuan profesional.
Universitas membantah tuduhan penyesatan dan menegaskan bahwa mereka sedang dalam proses pengajuan akreditasi. Penasihat hukum universitas, Daniel Bell, menyatakan, “Kami membantah adanya niat menyesatkan atau menipu serta menyangkal telah lalai terhadap mahasiswa.” Namun, mahasiswa tetap merasa dirugikan karena akreditasi sangat penting untuk prospek karier mereka.
Gugatan dan Dampak Besar bagi Mahasiswa
Andreas Sklavos, penggugat utama, harus menambah satu tahun studi demi mendapatkan akreditasi, yang menyebabkan utang studinya membengkak menjadi AU$55.000. Ia menyebut akreditasi krusial untuk kelanjutan karier dan kesempatan bekerja di luar negeri.
“Tanpa akreditasi, karier kita terhenti. Ada batasan untuk maju dan kesulitan mendapatkan asuransi profesional,” ujar Andreas.
Kasus Serupa Terjadi di Western Sydney University
Othniel Antwi, penggugat dari Western Sydney University, mengalami pengalaman serupa saat program Master of Advanced Imaging (MRI) yang diikutinya ternyata tidak diakui oleh Badan Regulasi Praktisi Kesehatan Australia (APHRA). Hal ini membuatnya sulit mencari pekerjaan di bidang kesehatan.
“Universitas meyakinkan saya bahwa program ini terakreditasi. Namun setelah lulus, saya diberitahu sebaliknya, yang sangat menghancurkan hati,” kata Othniel.
Program tersebut akhirnya ditangguhkan untuk mahasiswa baru sejak Februari 2025, sementara Othniel menanggung utang pendidikan sebesar AU$55.000.
Pengawasan dan Tinjauan Lembaga Akreditasi
Kedua gugatan ini sedang ditangani oleh firma hukum Australian Law Partners, yang sebelumnya juga berhasil menyelesaikan kasus serupa di James Cook University. Pengacara Peter Fagan menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dari universitas kepada mahasiswa.
“Dampaknya tidak hanya finansial tapi juga psikologis bagi mahasiswa,” ujar Peter.
Di Australia, universitas wajib memastikan program studi terakreditasi sesuai “threshold standards” agar lulusan dapat bekerja di bidangnya. Pemerintah pun tengah meninjau Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) untuk memperkuat pengawasan dan respons terhadap masalah seperti ini.
Menteri Pendidikan Jason Clare menyatakan, “TEQSA harus punya alat yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan publik dan merespons risiko sistemik.”
