Media Netizen — Partai Golkar kembali mengajukan usulan terkait struktur kepemimpinan Badan Pengaturan (BP) BUMN yang baru dibentuk. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyarankan agar Kepala BP BUMN yang akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto juga diberi mandat rangkap sebagai pejabat di Danantara.
Sarmuji menilai penggabungan jabatan tersebut bisa memperlancar pengambilan kebijakan karena kedua lembaga itu saling berkaitan. Namun, ia juga menegaskan bahwa pengawasan dari lembaga lain harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam satu tangan.
Kejujuran dan Profesionalitas Jadi Kunci Kepala BP BUMN
Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan pentingnya integritas Kepala BP BUMN dalam menyelesaikan permasalahan internal BUMN yang selama ini menjadi perhatian. Ia berharap BP BUMN bisa menjadi lembaga yang mampu berbenah dan menyelesaikan persoalan secara tuntas.
“Kami berharap berbagai persoalan yang ada dalam BUMN diselesaikan secara tuntas. Pengelola BUMN harus jujur jika ada persoalan sehingga memudahkan diagnosis dan penyelesaian,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPR ini kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Prioritaskan Profesionalitas dalam Rekrutmen Direksi dan Komisaris
Sarmuji juga menyoroti sistem perekrutan direksi dan komisaris di bawah BP BUMN. Ia mengingatkan agar proses tersebut mengutamakan profesionalitas dan transparansi, menghindari praktik manipulatif yang hanya memperindah citra luar tapi rapuh di dalam.
“Jangan terlalu banyak gincu yang manipulatif. Kelihatan baik dari luar, tetapi keropos di dalam. Soal rekrutmen direksi dan komisaris juga perlu kehati-hatian. Darimanapun sumber rekrutmennya tidak ada masalah yang penting memenuhi aspek profesional,” tambahnya.
DPR Sahkan UU BUMN, Menteri Hukum: Kepala BP BUMN Ditunjuk Presiden
Rabu (2/10/2025), DPR resmi mengesahkan Undang-Undang tentang BUMN yang mengubah status kementerian menjadi badan. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Supratman belum memastikan siapa sosok yang akan memegang jabatan tersebut, termasuk apakah Plt Menteri BUMN, Dony Oskaria, akan diangkat menjadi Kepala BP BUMN.
“Jadi itu (Kepala BP BUMN) nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Walaupun itu boleh dirangkap untuk sementara, karena itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk,” jelas Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
