Media Netizen — Rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (2/10/2025) menjadi momen penting dalam penataan mitra kerja Komisi VIII. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang paripurna kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, anggota DPR mengambil keputusan strategis untuk menambah mitra kerja baru.
Keputusan tersebut adalah penetapan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026.
Keputusan Resmi dari Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Fraksi
Dasco menjelaskan, keputusan ini lahir dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi DPR yang berlangsung pada 1 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, telah disepakati bahwa Kementerian Haji dan Umrah menjadi mitra Komisi VIII DPR RI.
“Keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi DPR tanggal 1 Oktober menetapkan Kementerian Haji dan Umrah menjadi mitra Komisi VIII DPR RI,” ungkap Dasco dalam rapat paripurna.
Setelah menyampaikan keputusan tersebut, Dasco meminta persetujuan peserta rapat. Para anggota DPR yang hadir secara aklamasi menyatakan setuju atas penetapan tersebut, menandai langkah baru dalam kerja sama antara lembaga legislatif dan kementerian terkait.
Relevansi Mitra Kerja Baru untuk Komisi VIII
Penetapan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra Komisi VIII DPR RI menjadi hal yang strategis. Komisi VIII selama ini membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga keterlibatan kementerian ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Keputusan ini juga sejalan dengan perhatian DPR terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program haji yang transparan dan akuntabel, sekaligus menindaklanjuti isu-isu yang sempat mencuat sebelumnya terkait dugaan kebocoran anggaran haji.
