Media Netizen — Transformasi digital mulai merambah penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, memimpin langsung rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai bagian dari uji coba digitalisasi bansos melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam program bansos. Dengan sistem baru, masyarakat tak hanya menjadi penerima, tetapi juga dapat mengusulkan ataupun menyanggah penerima bansos secara langsung.
Perlinsos: Portal Digital untuk Penyaluran Bansos Lebih Transparan
Gus Ipul menjelaskan, platform digital yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini sudah berjalan selama tiga bulan. Pada tahap awal, uji coba melibatkan program-program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif dan menerima laporan dari bawah. Sekarang, kami ingin memperluas partisipasi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk memberikan usul atau sanggahan,” ujar Gus Ipul pada Kamis (2/10/2025).
Mekanisme Usul dan Sanggah dengan Verifikasi Biometrik
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menambahkan proses pendaftaran usul-sanggah sangat mudah dan modern. Masyarakat cukup melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik menggunakan perangkat telepon pintar.
Setelah itu, sistem akan memverifikasi kelayakan calon penerima bansos secara otomatis tanpa perantara. “Nantinya, panel ahli dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian/lembaga terkait akan menentukan kelayakan penerima,” jelas Tubagus.
Hingga saat ini, dari target 320 ribu pendaftar, sudah tercapai 260 ribu pendaftar yang mengikuti proses tersebut.
Dukungan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa digitalisasi bansos ini sejalan dengan upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Kolaborasi digitalisasi bansos sangat penting untuk memodernisasi pemutakhiran dan pengelolaan DTSEN sehingga akurasinya meningkat,” ujar Amalia.
Koordinasi Antar Kementerian dan Daerah
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, menyatakan pihaknya berperan menghubungkan kementerian dan daerah untuk mengorkestrasi program ini.
“Menteri PANRB berupaya mengkolaborasi peran kementerian, lembaga, dan daerah untuk membangun satu data. Kami akan menggelar rapat lanjutan guna mendesain kelanjutan program ini di wilayah lain,” ucap Purwadi.
Respons Positif dari Banyuwangi sebagai Lokasi Uji Coba
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik digitalisasi penyaluran bansos yang dijadikan pilot project di wilayahnya. Ia menilai inovasi ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
“Kami bersyukur Banyuwangi dipilih sebagai model uji coba dan siap mendukung penuh. Jika berhasil, masyarakat akan lebih diuntungkan karena bansos tepat sasaran dan manfaatnya terjaga,” kata Ipuk.
Peserta Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Rapat KPTDP di Banyuwangi dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard.
Selain itu, hadir juga perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 20 lembaga negara seperti Dewan Ekonomi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan Perum Peruri.
