Media Netizen — Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) kembali menggelar pertemuan penting dengan Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Acara ini menjadi momen strategis untuk mempererat sinergi antara akademisi kepolisian dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong reformasi Polri yang transparan, humanis, dan akuntabel.
Dialog yang berlangsung di Jakarta, Rabu (8/10/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DIKPI KBP Dedy Tabrani. Sementara itu, KontraS diwakili oleh Andri Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal, yang turut membuka ruang diskusi intensif tentang berbagai tantangan dalam pemolisian demokratis dan reformasi kelembagaan kepolisian.
Tukar Pandangan Soal Reformasi dan Nilai HAM
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak saling bertukar pandangan terkait pentingnya internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam pendidikan serta praktik kepolisian sehari-hari. Hal ini dianggap vital untuk membentuk institusi kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan kemanusiaan.
Dedy Tabrani menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan upaya strategis membangun jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat sipil. Ia berharap dialog berbasis ilmu pengetahuan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Kami ingin memperkuat dialog berbasis ilmu pengetahuan agar Polri semakin dipercaya publik dan berorientasi pada pelayanan kemanusiaan,” ujar Dedy.
Momentum Menghidupkan Kembali Komunikasi Akademis
Pertemuan ini juga menjadi momentum bersejarah karena menandai kelanjutan komunikasi akademis antara komunitas kepolisian dan KontraS setelah lebih dari satu dekade vakum. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari program Academic Exchange Learning on Police Reform yang diinisiasi oleh DIKPI.
Dengan memperkuat dialog dan kolaborasi, DIKPI dan KontraS berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses reformasi Polri yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan transparansi.
