Media Netizen — Inflasi di Sumatera Utara (Sumut) yang mencapai 5,32% pada September 2025 telah memicu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumut. Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Bobby mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dari Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan pada Senin (6/10). Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
Untuk menurunkan harga komoditas utama penyumbang inflasi, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah strategis yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi
- Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah
- Percepatan program bantuan pangan
- Pasar murah
- Intervensi tata niaga
- Sidak pasar
- Monitoring distribusi pangan
- Memperkuat kerja sama antar daerah
- Penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah
- Antisipasi pasokan pangan untuk program Makanan Bergizi Tambahan (MBG)
- Penetapan toko pantau inflasi
Bobby menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektor dan Peran BUMD
Bobby juga menilai pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam menjaga ketersediaan stok komoditas strategis.
Untuk itu, ia menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) agar langsung terlibat dalam pengelolaan serta penyaluran pasokan cabai, bawang merah, dan beras.
Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Pangan Lokal
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga fokus memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“BUMD pangan akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis dengan menggandeng kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan,” ujarnya.
Poppy menegaskan bahwa dengan penguatan produksi dan distribusi pangan dalam daerah, Sumut dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar provinsi sehingga harga dapat lebih terkendali.
Koordinasi Intensif dan Informasi Terbuka
Selain itu, koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Satgas Pangan diperkuat. Setiap perkembangan akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan konferensi pers berkala.
Langkah ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi harga serta upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah.
