Media Netizen — Di tengah dinamika kebijakan publik yang kian kompleks, Badan Keahlian (BK) DPR RI mengambil langkah strategis dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward Looking Policy Analysis Case Studies of Foreign Policy and International Education. Acara ini berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10/2025), dengan tujuan memperkuat kapasitas pengetahuan sekaligus pengelolaan sistem informasi dalam mendukung proses legislasi.
Diskusi ini melibatkan tokoh-tokoh akademisi ternama dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya Michael G. Vann dari Sacramento State University, Eric Alan Jones dari Northern Illinois University, serta Hilmar Farid, mantan Dirjen Kebudayaan sekaligus pengajar di Institut Kesenian Jakarta. Kehadiran mereka memberikan perspektif lintas negara tentang pentingnya sejarah sebagai dasar pembuatan kebijakan publik.
Sejarah sebagai Landasan Kebijakan Publik
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pembuatan undang-undang harus berakar pada data dan riset yang valid serta perspektif sejarah yang kuat. “FGD ini sangat produktif dan bermakna bagi kami, khususnya sebagai anggota DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kita memperoleh wawasan dari para ahli lintas negara mengenai pentingnya sejarah sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan publik,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Hetifah menambahkan, kebijakan publik tidak boleh hanya mengandalkan kondisi saat ini. “Kita dapat belajar dari keberhasilan maupun kegagalan kebijakan terdahulu, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan menghindari keputusan yang bersifat reaktif,” jelasnya.
Peran Lembaga Riset dan Analisis Kritis Data
Menurut Hetifah, Indonesia kini memiliki sejumlah lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta BKD DPR yang kaya akan data dan hasil penelitian. Namun, dia menekankan bahwa setiap data harus dianalisis secara kritis.
“Selain aspek akademik, kita harus mempertimbangkan konsekuensi anggaran dari setiap kebijakan. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga realistis untuk diimplementasikan,” tutur politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Isu Pendidikan Internasional dan Kontribusi Mahasiswa
FGD juga menyoroti pentingnya pendidikan internasional sebagai salah satu bagian topik diskusi. Hetifah berharap mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri dapat kembali memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
“Kami berharap anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri bisa belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara,” ujarnya.
Penguatan BKD DPR dalam Penyusunan Naskah Akademik
Hetifah turut mengapresiasi kemajuan BKD DPR dalam penggunaan data dan riset sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. “BKD sudah menerapkan meaningful participation dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum menyusun naskah akademik. Ini sangat membantu proses legislasi yang lebih berkualitas,” tambahnya.
DPR Akan Terus Gelar Forum Diskusi Serupa
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan komitmen pihaknya untuk rutin mengadakan forum seperti FGD ini guna memperkaya wawasan para peneliti dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR.
“Kami mengundang profesor dari Sacramento State University, Northern Illinois University, serta pengamat budaya untuk memberikan perspektif historis dalam melihat kebijakan, terutama di bidang pendidikan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, dukungan pengetahuan berbasis sejarah sangat penting bagi DPR,” ungkapnya.
Indra menambahkan, sejarah tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa dan harus menjadi bahan refleksi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. “Indonesia hari ini sangat terkait dengan Indonesia masa lalu. Melalui refleksi itu, kita dapat menentukan langkah yang lebih tepat untuk masa depan,” tutupnya.
