Media Netizen — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terpadu demi memastikan keamanan pangan serta kelancaran pelaksanaan program ini di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperketat standar operasional program MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur penyedia makanan.
Sinergi Antar Lembaga untuk Pengawasan Optimal
“BGN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis pada Senin (6/10/2025).
Selain itu, Dadan meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta memasang rekaman CCTV di dapur sebagai bagian dari pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tambahnya.
Jawa Tengah Jadi Contoh dengan Capaian Tertinggi
Hingga kini, terdapat lebih dari 10.000 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yaitu 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” jelas Dadan.
Ia juga menyoroti dampak besar program MBG terhadap perekonomian daerah. Investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun setiap tahunnya, menjadi dorongan signifikan bagi industri pangan lokal mulai dari pemasok bahan baku, produsen food tray, hingga penghasil susu.
Gubernur Jawa Tengah Tekankan Pentingnya Pengawasan Ketat
Senada dengan BGN, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BGN, dan instansi terkait untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mengingatkan bahwa keamanan pangan adalah aspek krusial yang tidak boleh ditawar dan meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, serta pengawasan makanan agar kasus keracunan tidak terulang.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” kata Luthfi.
Gubernur juga menekankan peran kepala daerah dalam memastikan sinergi pengawasan di lapangan berjalan optimal.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” tambahnya.
Pengawasan Menyeluruh dari Dapur Hingga Pengelolaan Limbah
Di Jawa Tengah saat ini beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Oleh karena itu, pengawasan menyeluruh sangat dibutuhkan mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun dan harus ada quick response jika terjadi masalah agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ujar Gubernur Jawa Tengah.
Selain itu, Luthfi meminta Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” jelasnya.
Efek Ekonomi Positif dari Program MBG
Luthfi menambahkan bahwa pengawasan terpadu tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.
“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” pungkasnya.
