Media Netizen — Benjamin Paulus Octavianus resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat beban tugas besar di Kementerian Kesehatan, termasuk pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut baik pengangkatan Benjamin Paulus dan berharap Wamenkes baru tersebut segera turun ke lapangan untuk mengawasi dan menuntaskan masalah di sektor kesehatan nasional, khususnya program MBG.
Harapan DPR untuk Pengawasan MBG yang Lebih Ketat
Nurhadi menegaskan bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG menjadi perhatian serius DPR. Menurutnya, Wamenkes harus mengambil langkah cepat dan terukur agar investigasi lapangan berjalan transparan, ilmiah, dan menyeluruh.
“Kami berharap Wamenkes baru dapat segera memperkuat koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan seluruh pihak terkait dalam percepatan penyelesaian berbagai persoalan kesehatan nasional,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).
Politikus ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, terutama antara Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah dalam mengawal program MBG.
Percepatan Regulasi Tata Kelola MBG Jadi Fokus
Selain pengawasan, Nurhadi mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk memberikan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban dan menjaga transparansi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tambahnya.
Alasan Penambahan Wamenkes Baru
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan penambahan posisi Wamenkes bertujuan membantu beban kerja di Kementerian Kesehatan yang sangat besar, termasuk menangani masalah di Badan Gizi Nasional.
“Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan agar dapat membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional,” jelas Prasetyo.
