Media Netizen — Jakarta – Demokrasi di Indonesia membutuhkan pembenahan serius pada partai politik (parpol) agar dapat berjalan secara substantif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, anggota DPR RI sekaligus dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.
Bamsoet menegaskan, parpol tidak boleh hanya menjadi alat untuk merebut kursi kekuasaan semata. Lebih dari itu, parpol harus berperan sebagai sekolah politik rakyat yang mampu mencetak kader berkualitas serta menjaga integritas sistem politik nasional.
Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Masih Rendah
Hal ini menjadi sorotan setelah hasil survei Indikator pada Januari 2024 menempatkan parpol di posisi rendah terkait tingkat kepercayaan publik. Posisi ini jauh tertinggal dibanding lembaga negara lainnya dan menjadi peringatan keras bagi para elit politik agar tidak mengabaikan masalah tersebut.
“Partai politik adalah jantung demokrasi. Jika pengelolaannya masih diwarnai patronase, politik uang, serta rekrutmen asal-asalan, maka demokrasi kita hanya bersifat prosedural saja. Demokrasi yang sehat lahir dari partai yang transparan, akuntabel, dan demokratis,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).
Rekrutmen Parpol Dinilai Kurang Berkualitas
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat mengajar mata kuliah ‘Politik Hukum dan Kebijakan Publik’ di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Ia menyoroti pola rekrutmen calon legislatif yang lebih mengedepankan popularitas dan dana kampanye daripada kompetensi dan kapasitas calon.
Bukti nyata adalah daftar anggota DPR periode 2024-2029 yang mencantumkan puluhan artis dan figur publik. Bamsoet menilai proses seleksi parpol lebih mengutamakan daya tarik elektoral ketimbang kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Tidak salah jika artis menjadi wakil rakyat, popularitas memang modal awal. Namun, kapasitas harus menjadi syarat utama. Proses seleksi harus transparan dan berbasis merit. Jika tidak, parlemen akan miskin gagasan dan kurang berjuang untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Maraknya Politik Uang Masih Merisaukan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu juga mengingatkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait politik uang yang marak pada Pilkada 2024. Tercatat sekitar 130 laporan dugaan politik uang yang masuk selama masa tenang hingga hari pemungutan suara.
Bamsoet menyatakan, budaya transaksional yang kuat ini mengancam kualitas demokrasi dan dapat menggerus legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan tepat serta penguatan pengawasan publik.
Langkah Strategis untuk Reformasi Partai Politik
Selain itu, Bamsoet mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut:
- Memperketat kewajiban pelaporan dan audit keuangan parpol agar publik dapat mengakses informasi penyumbang dana dan pemanfaatannya.
- Membentuk komisi etik independen di internal parpol untuk menjaga integritas.
- Memperkuat program kaderisasi yang jelas, terukur, dan berjenjang.
“Jika dana partai benar-benar transparan, kaderisasi berjalan sistematis, dan kepemimpinan partai tidak dikuasai segelintir elit, maka parpol akan kembali menjadi sekolah politik rakyat. Ini akan menyelamatkan demokrasi kita dari stagnasi,” tegas Bamsoet.
Peran Negara dan Masyarakat dalam Reformasi Parpol
Bamsoet menambahkan, reformasi parpol tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Negara harus memperkuat regulasi, masyarakat sipil dan media perlu aktif mengawasi, serta pemilih harus berani menolak politik uang.
“Perubahan memang berat karena elit yang diuntungkan oleh status quo pasti menolak. Namun, dengan tekanan publik yang kuat dan insentif yang jelas bagi parpol yang patuh, reformasi bisa menjadi pilihan rasional,” pungkas Bamsoet.
