Media Netizen — Jakarta – Bambang Soesatyo, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPR ke-20, kembali memperkaya khazanah literasi politik Indonesia dengan meluncurkan tiga buku terbarunya secara bersamaan di Parle Restaurant, Senayan Park, Jakarta. Peluncuran yang berlangsung kemarin ini menegaskan konsistensi Bamsoet dalam menyuarakan gagasan reflektif terkait demokrasi, hukum, dan perjalanan kebangsaan di tengah dinamika politik nasional maupun global.
Ketiga buku tersebut berjudul Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan, Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan, serta Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR. Dengan terbitnya tiga karya ini, total buku yang ditulis Bamsoet mencapai 37 judul.
Bamsoet menegaskan, “Buku bagi saya adalah instrumen perjuangan gagasan. Menulis adalah cara membuka ruang dialog publik agar bangsa tidak kehilangan arah dalam menata sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, dan menjaga persatuan.”
Amendemen Konstitusi dan Lima Gagasan Strategis
Buku pertama mengangkat tema amendemen kelima UUD 1945, yang lahir dari refleksi mendalam atas perjalanan demokrasi Indonesia selama lebih dari dua dekade pasca Reformasi. Meskipun empat kali amendemen telah memperkuat demokratisasi, Bamsoet menilai masih terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas yang perlu diperbaiki.
Dalam buku ini, Bamsoet menawarkan lima gagasan pokok:
- Wakil Presiden dipilih oleh MPR berdasarkan usulan Presiden terpilih untuk menghindari politik transaksional.
- Penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR sebagai peta jalan pembangunan nasional.
- Pembentukan Mahkamah Etika Nasional untuk menjaga integritas penyelenggara negara.
- Revisi Pasal 33 UUD 1945 agar sesuai dengan era ekonomi digital, termasuk penguasaan ruang udara oleh negara dan pembentukan matra keempat, yaitu Angkatan Cyber.
- Penguatan asas gotong royong sebagai pondasi pembangunan ekonomi nasional.
“Konstitusi harus bersifat hidup dan dinamis, tetap berpegang pada Pancasila. Amendemen adalah cara agar konstitusi selalu relevan dengan perkembangan zaman,” tegas Bamsoet.
Catatan Personal Perjalanan Politik dan Jurnalisme
Buku kedua mengusung nuansa lebih personal, mengisahkan perjalanan Bamsoet dari seorang wartawan di Harian Prioritas, Majalah Vista, dan Info Bisnis, hingga bertransformasi menjadi politisi. Ia menuliskan pengalaman menghadapi dilema jurnalisme pada era Orde Baru, perjuangan senyap melawan oligarki, serta kiprahnya di parlemen sebagai anggota Komisi III DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR.
Bamsoet menyatakan, “Saya menulis bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk merekam jejak, termasuk luka dan kegagalan. Politik adalah arena yang sunyi dan penuh risiko, namun sarat tanggung jawab. Generasi muda perlu mengetahui realitas ini agar siap menghadapi tantangan demokrasi ke depan.”
Evaluasi Pemilu Langsung dan Revitalisasi Ketetapan MPR
Buku ketiga merupakan pengembangan tesis akademik Bamsoet di Universitas Jayabaya. Ia mengulas problematika pemilihan umum langsung yang dinilai menimbulkan biaya tinggi, praktik politik uang, serta melahirkan pemimpin yang kurang kapabel. Istilah Nomor Piro, Wani Piro digunakan sebagai gambaran praktik politik transaksional yang mencederai demokrasi Indonesia.
Buku ini menjadi evaluasi kritis atas sistem pemilu yang semakin brutal dan mahal. Bamsoet menekankan pentingnya revitalisasi Ketetapan MPR agar kembali menjadi instrumen hukum dan politik yang mampu memberikan arah kebijakan negara secara konsisten.
“Kepemimpinan bukan sekadar pengambilan keputusan, tetapi juga keberanian merawat ide dan gagasan. Saya percaya ide yang tertulis akan lebih abadi dibanding pidato semata. Buku ini menjadi bekal bagi generasi mendatang dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Peluncuran Dihadiri Tokoh Lintas Sektor
Acara peluncuran dihadiri berbagai tokoh penting dari lintas bidang, mulai politikus, akademisi, hingga jurnalis. Di antaranya hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Akbar Supratman, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, serta Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.
Selain itu, tampak pula Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota DPR RI Robert Kardinal (Golkar), Aboe Bakar Al-Habsyi (PKS), Donny Ukon (PDIP), Widya Murad (PAN), Mantan Ketua DPR RI Agung Laksono dan Setya Novanto, Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarif Cicip Sutarjo, tokoh PAN Sutrisno Bachir, Mantan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Pengusaha James Riady, serta para pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI), PB Tarung Derajat, DPP Perikhsa, PB Perbakin, dan tokoh-tokoh lainnya.
