Media Netizen — Banjir tahunan yang terus melanda kawasan Jondul Rawang, Padang Selatan, menjadi perhatian serius bagi Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade. Ia menyoroti perlunya langkah konkret dari Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi persoalan ini yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Andre menegaskan bahwa perbaikan Surat Keputusan (SK) kawasan Rawang menjadi kunci agar penanganan banjir bisa dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini dinilai penting mengingat kawasan tersebut berperan strategis dalam menunjang aktivitas di Pelabuhan Teluk Bayur.
Revisi SK Kawasan untuk Penanganan Banjir Terpadu
Dalam keterangannya pada Kamis (9/10/2025), Andre Rosiade menyampaikan bahwa Wali Kota Padang, Fadly Amran, perlu mengeluarkan revisi SK dengan mencabut Jondul Rawang dari status kawasan kumuh. Langkah ini agar penanganan banjir dapat diambil alih langsung oleh Kementerian PU.
“Untuk Jondul Rawang, berarti Pak Wali Kota Padang Fadly Amran perlu mengubah SK-nya. Dikeluarkan dari SK Kawasan Kumuh Kota Padang, supaya bisa diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Karena bukan hanya Rawang saja, satu kawasan di kecamatan itu terdampak banjir,” jelas Andre yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Koordinasi Intensif dengan Dinas PUPR dan Kementerian PU
Andre juga meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PU. Hal ini guna memastikan penanganan banjir di kawasan Rawang bisa berjalan cepat dan menyeluruh.
“Pak Kadis harus segera koordinasi. Setelah saya pulang dari Jepang nanti, saya akan bertemu dengan Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Kawasan itu sangat strategis sebagai penunjang aktivitas di Pelabuhan Teluk Bayur,” tegas Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Banjir Menahun Sebabkan Dampak Sosial dan Ekonomi
Menurut Andre, banjir di Kelurahan Rawang bukan fenomena baru. Bahkan sejak masa kecilnya, genangan air sudah menjadi masalah berulang yang merugikan warga setempat.
“Banjir di daerah Rawang ini sudah terjadi sejak saya kecil. Setiap hujan turun, masyarakat di sana selalu jadi korban. Persoalan ini butuh penanganan serius, bukan hanya tambal sulam,” ungkapnya.
Selain menimbulkan kerugian materi, banjir yang kerap terjadi juga berpotensi memicu penyakit menular dan mengganggu tata kelola kota. Oleh karena itu, Andre berharap revisi SK kawasan dapat segera terlaksana agar penanganan terpadu dari pemerintah pusat dapat dilakukan.
Pemko Padang Siap Kooperatif
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan kesiapannya untuk mengubah SK kawasan Rawang agar penanganan banjir dapat dikerjakan oleh Kementerian PU. Pernyataan itu disampaikan bersama Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto sebagai bentuk komitmen Pemko Padang dalam menyelesaikan masalah banjir yang telah lama terjadi.
“Insyaallah kita akan segera mengubahnya agar bisa segera dikerjakan Kementerian PU,” ujar Fadly Amran.
