Media Netizen — Jakarta – Prabowo Mania 08 menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Akhmad Gojali Harahap sebagai Ketua Umum (Ketum) menggantikan Immanuel Ebenezer alias Noel. Pergantian ini dilakukan setelah Noel terseret kasus korupsi yang cukup serius.
Rapat pleno DPP Prabowo Mania 08 dilangsungkan di Jakarta pada Kamis (2/10/2025). Mekanisme penetapan jabatan ketum ini mengikuti aturan AD/ART organisasi melalui rapat gabungan antara pengurus harian dan departemen.
Restrukturisasi dan Pengembangan Organisasi
Akhmad Gojali menegaskan bahwa selain pergantian kepemimpinan, rapat pleno juga membahas berbagai langkah strategis untuk pengembangan organisasi ke depan. “Pada rapat pleno tersebut, dibahas berbagai hal yang kemudian diputuskan untuk pengembangan organisasi ke depan,” ujar Gojali.
Prabowo Mania 08 berkomitmen untuk mendukung penuh agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, organisasi ini akan segera mempercepat konsolidasi hingga tingkat kelurahan, mencakup DPP, DPD, dan DPC.
“Mudah-mudahan Prabowo Mania 08 ke depan semakin reborn kembali sesuai cita-citanya,” tambah Gojali.
Agenda Jangka Pendek dan Penunjukan Pengurus Baru
Dalam waktu dekat, DPP akan melakukan road show ke sejumlah pembina dan penasehat serta beberapa Lembaga Negara guna menjalin silaturahmi kebangsaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat jaringan organisasi.
Noel menyerahkan jabatan ketum secara resmi melalui surat tertulis kepada Akhmad Gojali, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal DPP Prabowo Mania 08.
Akhmad Gojali dikenal aktif selama Pilpres 2024, pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Tim Golf Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sejak Oktober 2024, ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT IFG Life, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam rapat tersebut, Agustin Lumban Gaol ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal baru menggantikan Gojali. Sementara itu, Bambang Widjanarko Setio tetap menjabat Bendahara Umum DPP sekaligus Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur.
Kasus Korupsi yang Menjerat Noel
Noel tersangkut kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berlangsung sejak 2019. Biaya pengurusan yang semestinya hanya Rp 275 ribu naik drastis menjadi Rp 6 juta.
KPK mengungkapkan bahwa dari selisih biaya pengurusan sertifikat tersebut, dana mengalir ke beberapa pihak dengan total mencapai Rp 81 miliar. Sebanyak Rp 69 miliar di antaranya diterima oleh Irvian Bobby Mahendro.
Dalam kasus ini, Noel yang saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan diduga menerima jatah pemerasan senilai Rp 3 miliar serta satu unit motor Ducati sebagai bagian dari suap.
