Media Netizen — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin keamanan pangan di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang pernah terjadi sebelumnya.
Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin (6/10/2025), Ahmad Luthfi mengingatkan seluruh pihak terkait agar menjaga kebersihan, proses pengolahan, dan pengawasan makanan secara ketat.
Pengawasan Terpadu di Setiap Dapur Penyedia MBG
“Harapannya, kejadian-kejadian keracunan kemarin tidak terulang kembali. Karena program ini bersifat struktural, maka harus dilaksanakan dengan ketat,” ujarnya dalam keterangan resmi. Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, bupati dan wali kota, serta instansi terkait di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan. Ia meminta agar kepala daerah dan ibu-ibu PKK secara langsung meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membuka ruang koordinasi dengan Satgas MBG.
SPPG di Jawa Tengah Meningkat, Perlu Pengawasan Menyeluruh
Saat ini, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG dan menargetkan penambahan hingga akhir tahun. Oleh karena itu, pengawasan mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah harus dilakukan secara menyeluruh.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Jika terjadi kasus, harus ada respons cepat agar masyarakat tidak panik,” tegasnya. Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Sertifikat harus diiringi inspeksi nyata di lapangan. Jika perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tambahnya. Program ini juga dinilai dapat menumbuhkan ekonomi lokal dengan melibatkan kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah sebagai pemasok bahan baku.
Dukungan Badan Gizi Nasional untuk Standar dan Pengawasan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi yakni 1.596 SPPG, sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” ujarnya. Ia juga menyoroti dampak besar program MBG terhadap perekonomian daerah, dengan investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun setiap tahun.
“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelas Dadan. Selanjutnya, BGN akan memperketat standar operasional dengan melakukan inspeksi rutin dan verifikasi dapur.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari pengawasan pusat. BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam pengawasan terpadu.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” pungkasnya.
